Prabowo Marah Soal Minyakita Tak Sesuai Takaran, Minta Pelaku Ditindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto marah mengetahui kasus MinyaKita nan tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya gimana, masa enggak marah. nan marah itu enggak hanya presiden, kita semua juga marah," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, Prabowo sudah berpesan tidak ada orang nan kebal norma di negeri ini. Sehingga, siapa pun nan merugikan rakyat mesti ditindak tegas.

"Tak terkecuali orang kebal norma itu engga ada di Indonesia, menurut presiden seperti itu. Siapa pun nan melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak kudu dengan tegas lah," ucapnya.

"Dengan adanya tindakan tegas ini bakal ada pengaruh jera, orang juga enggak bakal ngulangi, nan mau niat tidak bakal meneruskannya," sambungnya.

Sudaryono menyebut, Prabowo tak mau siapa pun menari-nari di atas penderitaan rakyat.

"Maksudnya begini jangan sampai hanya mau untung sesaat, kemudin rakyat banyak nan dikorbankan. Kayak mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, ngurangi volume itu kan sudah jelas kejahatan lah ya," pungkasnya.

Sedangkan Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan, pihaknya mendukung abdi negara penegak norma untuk menindak dan tidak memberi maaf terhadap perusahaan alias produsen nan bermain nakal.

"Para pelaku tangkap saja, siapapun backingnya sikat. Karena ini merugikan kepentingan masyarakat. Di era zaman Presiden Prabowo enggak ada backing-backingan. Siapapun nan merugikan masyarakat apalagi rakyat Indonesia kudu disikat," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Tindak saja dan saya rasa kepolisian sudah mengambil tindakan tegas dan kita support dan dukung betul," tambahnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan secara manajemen ialah mencabut izin dan tidak memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan bandel lagi.

"Karena ini kewenangan rakyat banyak dan tugas pemerintah di era Presiden Prabowo itu memastikan bahwa masyarakat nan memerlukan berkuasa mendapatkan MinyaKita dengan nilai HET nan ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di Komisi VI kita bakal mengawal betul perihal ini," ujarnya.