Pemprov Dki: Pemilihan Rute Gowes Bareng Pramono Bukan Inisiatif Gubernur

Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta buka bunyi soal adanya protes dari beberapa organisasi perihal aktivitas bersepeda berbareng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan melewati Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan rute tersebut bukan inisiatif dari gubernur.

"Jadi, aktivitas dan pemilihan rute kan penuhnya usulan dari organisasi sepeda, itu bukan inisiatif gubernur," kata Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Chico mengatakan bahwa gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin manajemen di Pemprov DKI Jakarta. "Memfasilitasi balai kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finish. Lalu mengenai dengan pemilihan rute oleh pihak Dishub," ujarnya.

Diketahui, aktivitas bersepeda SilaturahRide 2025 nan direncanakan mempunyai rute sepanjang 39,27 kilometer bakal dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB pada Sabtu (19/4) mendatang.

Aktivitas olahraga itu bakal dimulai dari Balai Kota DKI-Bundaran HI-Simpang Susun Semanggi-Bundaran Senayan-Simpang Susun Semanggi-Intiland Tower-U-Turn Karet Bivak-JLNT Casablanca-U-Turn di atas Underpass Casablanca dan kembali ke Balai Kota DKI.

Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik SilaturahRide 2025. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.

"Kami menyatakan penolakan, terutama lantaran rute bersepeda bakal melewati JLNT Casablanca--sebuah jalan nan jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut patokan norma nan berlaku. Sebuah jalan nan tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai patokan hukum," kata ahli bicara B2W Indonesia, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4).

B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berbincang aktivitas tersebut pada 10 April. Namun pihaknya menyebut hanya mendengarkan paparan dengan konsep nan sudah final.

"Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan nan diminta dari kami hanyalah tak bersuara dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, lantaran jalan bakal ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," tulis B2W Indonesia.

B2W menyinggung pernyataan Pramono saat kampanye. Dia menilai, jika JLNT Casablanca dijadikan rute aktivitas sepeda, terjadi pelanggaran nan dilegalkan.

"Dan ironisnya, Mas Pram pernah berbicara dalam kampanyenya 'Jakarta kudu jadi kota nan alim hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun'. Sayangnya, sepeda sekarang dikendarai di atas pelanggaran nan dilegalkan, untuk kebutuhan gambaran sesaat," ucap B2W.

B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi nan inklusif, setara dan berkelanjutan. Dia mengatakan momen ini semestinya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.

Berikut sikap B2W:

1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca untuk aktivitas bersepeda
2. Mengecam normalisasi pelanggaran norma oleh pejabat publik
3. Menyesalkan proses nan tidak partisipatif dan tertutup terhadap komunitas.

(bel/isa)