Pemerintah Habiskan Rp211,5 T Buat Belanja Di Januari-februari

Jakarta, leopardtricks.com - Pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 211,5 triliun hingga 28 Februari 2025. Nilai ini setara dengan 7,8% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan shopping negara pada awal tahun ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode nan sama tahun lalu. Pasalnya pada Februari tahun lampau ada pemilihan umum dan realisasi bansos akibat dampak El Nino.

"Tahun lampau ada penyelenggaraan pemilu jadi menjelang pemilu banyak sekali juga ada support pangan akhir 2023 tetap mengalami akibat El Nino maka dari itu bansos secara persentase realisasi shopping pusat lebih tinggi," ujar Suahasil dalam konvensi pers Kamis (13/3/2025).

Ia merincikan, Belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun alias sekitar 7,2% dari pagu APBN. Adapun digunakan untuk shopping oegawai ASN/TNI/Polri tetap dibayarkan. Selain itu, support sosial juga tetap disalurkan sesuai jadwal.

Dalam proses efisiensi tidak dikurang, selain itu bansos tetap melangkah sesuai dengan agenda jadi pembayaran PBI, PKH, Kartu sembako semuanya sesuai dengan jadwal

Secara rinci, shopping K/L disalurkan untuk shopping pegawai sebesar Rp 36,3 triliun. Yakni untuk penghasilan dan tunjangan sebesar Rp 23,8 triliun dan tunjangan kinerja, lembur, dan lain-lain sebesar Rp 12,5 triliun.

Sementara itu, shopping support sosial disalurkan sebesar Rp 25,9 triliun.

"Ini adalah shopping nan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Terutama masyarakat kelas ekonomi bawah," ujarnya.

Belanja modal terdiri dari Kementerian Pertahanan Rp 1,3 triliun untuk modernisasi alutista, non alutsista, peningkatan rumah dinas, dan sarana bagian pendidikan. Selanjutnya, untuk Polri sebesar Rp 867,9 miliar untuk pengadaan almatsus, Kejaksaan Rp 418,5 miliar untuk pengadaan sarpras internal, Kementerian Agama Rp 112,8 miliar untuk prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Serta untuk Kementerian Lembaga lainnya sebesar Rp 400 miliar untuk prasarana konektivitas, prasarana pendidikan, dan prasarana lainnya.

Adapun untuk shopping peralatan untuk pembayaran subsidi selisih biodiesel sebesar Rp 3,8 triliun,pelayanan kesehatan UPT Kementerian Kesehatan Rp 1,4 triliun, support keamanan dan ketertiban masyarakat Rp 767,8 miliar, support dan peningkatan kapabilitas perguruan tinggi sebesar Rp 235 miliar dan pelayanan transportasi darat, laut dan udara Rp 384,3 miliar.

Sementara shopping Non-K/L Rp 127.9 triliun alias sekitar 8,3% dari Pagu APBN. Belanja ini terdiri dari shopping modal sebesar Rp 3,1 triliun dan shopping peralatan Rp 18,3 triliun.

Belanja Non K/L terdiri dari pembayaran faedah pensiun sebesar Rp 35,5 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp 10,7 triliun.

"Realisasi subsidi sampai dengan 28 Februari 2025 berasal dari subsidi daya Rp 10,6 triliun dan subsidi non daya Rp 53,6 miliar," ujar Suahasil.

(haa/haa)

Next Article Video: Ekonomi RI Q3-2024 Diramal Melambat, Efek Daya Beli Turun?