ARTICLE AD BOX

Kementerian Sosial saat ini sedang konsentrasi untuk mempersiapkan program Sekolah Rakyat, salah satunya di wilayah Jawa Tengah.
“Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita bakal buka. Memang ini sigap sekali, persiapannya juga kita kudu lembur terus,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadiri sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, dilansir dari keterangan resmi, Kamis (13/3).
Gus Ipul menerangkan, tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah melangkah dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini bakal mulai beroperasi.
Persiapan tersebut mencakup pendalaman konsep, penyusunan petunjuk presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur. Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses.
Selain sosialisasi program, Gus Ipul dan kepala wilayah berbincang tentang rancangan letak pembangunan Sekolah Rakyat. Para bupati dan wali kota nan datang menyampaikan potensi lahan serta aset nan bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah.
Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama menggunakan aset gedung nan telah ada. Jadi gedung milik pemerintah baik Pemda maupun pemerintah pusat telah siap tinggal mempergunakan.
Pendekatan kedua adalah revitalisasi aset ialah menggunakan aset eksisting nan representatif, milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Aset-aset ini bakal diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat bakal dibangun di atas lahan minimal 5–10 hektare. Sesuai pengarahan Presiden, pembangunan ini bakal dimulai tahun ini dengan sasaran 200 sekolah.
“Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari support beragam pihak,” terang Gus Ipul.
Saat ini, sudah ada 67 letak nan siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat, meningkat dari 53 letak nan sebelumnya dilaporkan ke Presiden. Dari jumlah tersebut, 41 letak tercatat sebagai aset Kementerian Sosial nan tersebar di beragam sentra dan balai. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal penerapan program ini.
Para kepala wilayah nan datang menyatakan support dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan. Mereka juga mengusulkan beberapa wilayah prioritas nan mempunyai nomor kemiskinan tinggi untuk menjadi letak Sekolah Rakyat pertama di Jawa Tengah.
Mensos Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya. Sekolah Rakyat dirancang unik untuk siswa dari family miskin nan berprestasi dan bakal menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan nan kondusif.
Kurikulumnya mengombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.
Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat bakal ditanggung oleh negara. “Pembiayaan 100 persen gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya,” tegas Gus Ipul.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons penjelasan Mensos Gus Ipul dengan menyatakan kesiapan pemerintah wilayah untuk mendukung penuh program ini. Ia menyambut baik pendapat Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah.
“Kami sangat menerima baik program ini lantaran sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam perihal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Ahmad Luthfi.
Senada dengan perihal itu, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jawa Tengah, terutama bagi mereka nan selama ini mengalami keterbatasan ekonomi,” katanya.
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga bakal memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses nan lebih baik ke bumi kerja alias pendidikan lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka kesempatan masa depan nan lebih baik bagi anak-anak dari family kurang mampu. (Des)