Lembaga 'kuyang' Era Prabowo

Waktu menunjukkan separuh dua siang ketika Budiman Sudjatmiko bertolak dari Mercure Batavia di Jakarta Barat setelah menjadi pembicara di sebuah forum internasional. Dalam perjalanan, dia sibuk menerima panggilan telepon dari beberapa pihak. Padatnya agenda hari itu, katanya, membuatnya tak sempat sarapan. Budiman menganggap lembaganya sementara ini bergerak seperti ‘kuyang’.

“Masih leher dan kepala, artinya satu kepala dengan dua wakil kepala dibantu oleh kesekretariatan, memang itu,” terang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan namalain BP Taskin tersebut kepada detikX dalam perjalanan menuju rumah makan Padang, pada Rabu, 19 Februari 2025.

Sudah lebih dari seratus hari BP Taskin dibentuk, tetapi Budiman belum bisa merekrut pegawai. Sebab, struktural organisasi dan tata kerja (SOTK) nan komplit baru disetujui beberapa minggu belakangan.

Alhasil, aktivitas lembaga belum berfaedah secara optimal. Sejauh ini Budiman dan dua wakilnyalah nan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Dua wakil tersebut adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule.

Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan milik Prabowo Subianto. Sedangkan Iwan Sumule pernah menjadi asisten staf unik di Sekretariat Kabinet masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Budiman, wajar andaikan lembaganya belum terlihat di publik banyak melakukan rangkaian aktivitas kerja. Sebab, dia mengklaim, BP Taskin memulainya dari nol. Sesuai Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024, tugas BP Taskin adalah menyelenggarakan support percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan secara terpadu.

“Tugas kami adalah menyusun rencana induk dan kami sedang menyusun rencana induk itu selama berapa bulan ini. Sudah 90 persen, ya memang belum kami launching,” jelasnya.

Berdasarkan perpres tersebut, BP Taskin merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden nan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Budiman turut memerinci, tugas-tugas utama BP Taskin nantinya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada beragam kementerian, terutama nan mempunyai program penanggulangan kemiskinan, mengawasi, mengendalikan, serta memberikan laporan. Menurutnya, rekomendasi-rekomendasi itu nantinya wajib dilaksanakan.

“(Harus dilakukan) kan ada Perpres dan Pak Presiden bisa menindak,” kata Budiman.

Tugas lainnya adalah menyelaraskan data-data kemiskinan nan selama ini tetap berceceran di beragam kementerian dan lembaga, seperti di Kementerian Sosial, Bappenas, dan BPS. Namun Budiman tak memerinci lanjut gimana prosedur penyelarasan info tersebut.

Selama ini sebenarnya Bappenas mempunyai tugas nan mencakup perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan kajian kemiskinan komplit tercatat dalam info Registrasi Sosial Ekonomi (Reg Sosek). Namun Budiman membantah jika kegunaan lembaganya disamakan dengan Bappenas. Menurutnya, Bappenas menjangkau lebih banyak bidang, sedangkan BP Taskin berfokus pada kemiskinan.

Di sisi lain, menyelaraskan info dari beragam kementerian dan lembaga memerlukan sumber daya nan tak sedikit, nan sampai hari ini tak kunjung bisa direkrut.

“Ada 40 mahir nantinya nan direkrut. Bisa dari akademisi, periset non-ASN maupun ASN,” tutur Budiman.

Sebanyak 40 pegawai mahir itu nanti, menurutnya, kudu mempunyai latar belakang nan berasosiasi dari beragam bidang. Bergantung kementerian nan bersenggolan dengan BP Taskin serta keahlian untuk menyelesaikan urusan birokrasi.

Sebab, kata Budiman, bukan hanya meriset, mereka juga mesti membantu menyelesaikan ego sektoral nan sampai hari ini memang menjadi salah satu halangan mengoordinasikan program penanggulangan kemiskinan.

Hal itu selaras dengan ucapan Prabowo saat rapat perdana Kabinet Merah Putih empat bulan lalu. BP Taskin diharapkan dapat mengatasi kesulitan program-program di antara kementerian dengan cepat.

“Bukan maksud saya untuk mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, tetapi saya mau membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, kita kudu segera atasi. Mari kita akui bahwa birokrasi kita terkenal sangat ribet dan lambat,” kata Prabowo pada Rabu, 23 Oktober 2024.

BP Taskin sementara ini berkantor di Grand Kebon Sirih Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 35, Jakarta Pusat. Gedung tersebut juga ditempati Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, nan mempunyai tugas serupa dengan BP Taskin pada pemerintahan sebelumnya.

Anggaran BP Taskin pun sempat terdampak efisiensi anggaran. Namun efisiensi itu, irit Budiman, tak memengaruhi keahlian maupun aktivitas lembaganya.

“Kena (efisiensi anggaran), bakal kena, memang kena, tapi itu nggak ada hubungannya, itu nggak ada hubungannya. Karena gimana juga kami ini, masalah kami itu khas, bukan soal anggaran. Masalah kami sebagai lembaga baru SOTK-nya baru turun minggu lalu. Sebelum turun, kami nggak boleh ngangkatorang,” ucapnya.

Lebih lanjut Budiman menambahkan anggaran BP Taskin nantinya tak terbatas pada APBN, tetapi juga memungkinkan untuk melakukan pencarian hibah di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan Perpres Nomor 163 Tahun 2024 Pasal 38 Ayat 2, biaya untuk penyelenggaraan tugas dan kegunaan bakal diambil dari anggaran kementerian nan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pembentukan BP Taskin sebenarnya bukanlah merupakan suatu urgensi, terutama dikarenakan sebelumnya sudah pernah ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) nan telah bekerja selama bertahun-tahun.

“Tidak efektif ya menurut saya lantaran kudu mulai dari nol lagi. Kalau TPN2K kan sudah bertahun-tahun, kenapa tidak melanjutkan itu saja kelak diganti nama dengan tetap membawa orang lama ini,” jelas Esther kepada detikX.

Esther menilai pembentukan BP Taskin sendiri sejak awal tidak segaris dengan pemerintahan nan mau efisiensi anggaran sejak awal. Ia menduga pembentukan badan ini merupakan upaya untuk bagi-bagi kue kekuasaan saja lantaran koalisi nan gemuk.

Budiman, Dari Lawan Jadi Kawan
Sesampainya di Rumah Makan Medan Baru, Budiman memesan gulai kepala ikan, burung punai goreng, acar timun, beragam masakan ayam, sayur pepaya, dan lainnya. Sayangnya, sambal ‘ganja’ favoritnya ludes terjual.

Ditemani kopi susu, sembari menyantap, Budiman tak hanya membahas rencana-rencana program BP Taskin ke depan. Sesekali dia mengenang masa mudanya, nan pernah mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Nama Budiman dikenal luas sejak dia menjadi seorang aktivis pada masa Orde Baru, berhadapan dengan Prabowo Subianto, nan saat itu sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Ia apalagi sempat divonis balasan 13 tahun penjara lantaran dituduh menjadi dalang penyerbuan instansi DPP PDI di Jakarta. Namun dia hanya menjalani balasan tiga tahun setelah memperoleh amnesti dari Presiden BJ Habibie pada 1999.

Setelah itu, pada 2004, dia berasosiasi dengan PDI Perjuangan, menjadi personil DPR RI selama dua periode, dan dipecat pada 2023 lantaran mendukung Prabowo Subianto. Setelah Prabowo terpilih menjadi presiden, Budiman didapuk menjadi Kepala BP Taskin.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan kekayaan Budiman terakhir kali tercatat pada 29 Maret 2019 ketika tetap menjabat personil DPR. Total kekayaan kekayaannya senilai Rp 1.794.412.938.

Kekayaan ini terdiri atas tanah dan gedung di Jakarta Timur senilai Rp 1,5 miliar, dua mobil, ialah Nissan Evalia 2012 senilai Rp 95 juta dan Mitsubishi Mirage 2013 senilai Rp 85 juta, serta kekayaan bergerak lainnya sebesar Rp 9 juta. Selain itu, Budiman melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp 80.412.938 serta kekayaan lainnya senilai Rp 25 juta. Kendati tak ada utang, tercatat laporan tersebut diumumkan dengan status "TIDAK LENGKAP" berasas hasil verifikasi per 30 Desember 2019.