ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja-sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengonsolidasikan info pembimbing non ASN dan non sertifikasi untuk menerima support sosial (Bansos) dari Presiden.
Nantinya, Kemensos bakal menyalurkan bansos untuk pembimbing nan berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan kerjasama Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan info pembimbing untuk Bansos juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN.
Gus Ipul menuturkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga ini bakal terus diperkuat.
"Data kudu satu pintu, sehingga bisa disediakan info nan solid," kata Gus Ipul saat rapat soal DTSEN berbareng BPS di instansi Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Terkait perihal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan info pembimbing memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.
"BPS mempunyai tugas melakukan pembinaan info sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian kudu melengkapi datanya," kata Amalia.
Bansos untuk Guru di Bawah Kementerian Dikdasmen & Kemenag
Ia mengatakan pemadanan nama-nama pembimbing nan bakal diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama dobel bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.
"Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," katanya.
Menurutnya, kerjasama antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo.
"BPS membantu menyiapkan datanya," katanya.
(*)