Defisit Apbn 2025 Berpeluang Lampaui 3 Persen

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.(Dok. Antara)

DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan bakal melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini. Defisit APBN 2025 itu bakal terjadi jika pemerintah berkukuh untuk melaksanakan sejumlah program unggulan nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"CELIOS sudah menyampaikan ketika program makan bergizi cuma-cuma direncanakan. Kita sampaikan saat itu, bahwa jika pemerintah memaksa untuk melakukan penerapan program MBG secara penuh (100%), rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa lebih dari 3%," ujar Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, Jumat  (14/3).

Sejatinya kesempatan defisit anggaran menyentuh 3% sudah terbuka ketika pemerintah mendorong sisi shopping secara kuat di saat pendapatan negara tengah terseok-seok. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir keahlian pendapatan negara sudah mempunyai kecenderungan penurunan.

Situasi itu dinilai bertolak belakang dengan ambisi Presiden Prabowo nan menginginkan eksekusi program unggulannya secepat mungkin. "Belum lagi tetap ada pembangunan era Jokowi nan mau dilanjutkan di era Prabowo. Fiskal kita tidak sebagus nan dibayangkan Prabowo," terang Huda.

Dia juga menyayangkan adanya langkah realokasi anggaran shopping negara ke pos nan sampai saat ini belum dijelaskan oleh pemerintah. Padahal biaya tersebut dapat digunakan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian.

"Terlebih di saat daya beli masyarakat melemah. Anggaran dari pemerintah bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga untuk menjadi stimulus seperti support sosial ataupun support lainnya," jelas Huda.

"Jika kekuatan APBN berkurang, ya stimulus ekonomi juga bakal terhambat. Dampaknya dapat menyasar kepada konsumsi rumah tangga," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menyatakan, efisiensi anggaran nan dilakukan pemerintah bakal mengurangi kontribusi APBN terhadap perekonomian nasional. Kendati ada efisiensi, defisit anggaran justru berpotensi melebar.

Hal itu, imbuh Reyhan, menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas dan pengelolaan kebijakan fiskal ke depan.0"Salah satu nan menjadi kekhawatiran adalah jatuh tempo utang nan tinggi bukan hanya tahun ini, melainkan lima tahun ke depan. Di sisi lain, pemerintah wilayah juga semakin terbatas untuk memberikan akibat ekonomi secara langsung," kata Reyhan.

Berkaitan dengan perihal itu, lanjutnya, terdapat dua perihal nan perlu diperhatikan agar ekonomi tidak semakin buruk. Pertama, independensi bank sentral perlu dijaga agar tidak mengurangi kepercayaan investor.

BI, kata Reyhan, tetap perlu sesuai dengan mandatnya saat ini agar sesuai dengan keahlian serta objektifnya. Kedua, norma defisit APBN sebesar 3% dan utang sebesar 60% terhadap PDB tidak boleh diubah tanpa ada penjelasan dan komunikasi kebijakan nan baik.

"Kedua poin tersebut perlu betul-betul menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," pungkasnya. (H-3)