Berkaca Dari Kasus 1mdb, Dpr Minta Danantara Bebas Dari Intervensi Politik

Gedung Danantara, Jakarta.(Antara)

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kudu bebas dari intervensi politik. Ia meminta pemerintah berkaca pada kasus 1Malaysia Development Berhad alias 1MDB nan didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009.

Badan investasi ini menjadi skandal finansial besar nan melibatkan penyalahgunaan biaya investasi negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat melalui transaksi tidak transparan dan pencucian duit lintas negara. Saat itu, dilaporkan banyak kasus korupsi nan dilakukan Najib Razak berbareng kroni-kroninya nan berasal dari 1MDB.

Darmadi mengatakan ancaman nan besar bakal menanti ketika badan investasi diintervensi oleh politik. Ia berambisi jangan sampai dalam perjalanannnya Danantara menjadi bancakan pejabat untuk meraup kepentingan pribadi alias langkah politik.

"Makanya kelak intervensi politik ini nggak boleh ada lagi dalam Danantara ini. Di 1MDP itu kan juga ada intervensi politik. Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya bakal acak-acakan juga gitu kan, Jadi kita harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat nan ikut mengintervensi Danantara ini," kata Darmadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Darmadi mengungkapkan kekhawatirannya lantaran memandang lembaga politik dan lembaga ekonomi di Indonesia nan belum bersih dan transparan. Ia menilai tetap ada tindakan koruptif nan berpotensi mengganggu tercapainya tujuan dari dibentuknya sebuah lembaga. 

"Ingat ini ya, jadi lembaga politik dan lembaga ekonomi Indonesia ini kan memang tidak terlalu bersih lah ya. Jadi banyak koruptif, parasit, ekstraktif. Jadi tentu ini salah satu poin nan melemahkan keberadaan dari Danantara ini," katanya.

Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan perlunya ada pengawasan nan ketat terhadap Danantara agar menjadi badan investasi nan murni bekerja untuk bangsa dan negara. Ia mengambil contoh Temasek Holdings (Private) Limited nan merupakan BUMN Singapura. Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding nan sukses memberikan untung bagi Singapura dari investasi-investasinya nan tersebar di banyak negara.

"Kalau di sini ya pengawasannya aja kudu ditingkatkan. Kalau pengawasannya nggak bagus ya ini bakal kurang bagus juga kelak hasilnya gitu kira-kira," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin (24/2). Badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar alias setara Rp15.978 triliun. (Faj/P-3)