Beda Pemkab Bandung Barat Dan Pemkot Cimahi Soal Mobil Dinas Kepala Daerah

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail.(MI/DEPI GUNAWAN)

PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat tidak menyediakan mobil dinas baru bagi pasangan Bupati-Wakil Bupati Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail. Hal tersebut sesuai kebijakan efisiensi anggaran nan diinstruksikan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim mengatakan, kebijakan tidak membeli mobil dinas bagi kepala wilayah ini pun sesuai pengarahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kita tak melakukan pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati. Bupati dan wakil bupati juga sepakat tak membeli mobil baru," katanya, Senin (24/2).

Dia menjelaskan, Jeje Ritchie dan Asep Ismail bakal menggunakan kendaraan jejak bupati dan wakil bupati sebelumnya berupa Mobil SUV jenis Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero.

"Pak bupati dan pak wakil sepakat pakai mobil jejak nan dulu agar bisa berhemat. Untuk kendaraan bagi, kita carikan aset pemda nan tetap layak dan bagus. Jika tidak ada, paling kelak menyewa dulu sementara," ungkapnya.

Beli 2 mobil

Sebaiknya, Pemkot Cimahi sudah membeli dua unit mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ngatiyana dan Aditya Yudistira dengan anggaran Rp1,4 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono mengungkapkan, pengadaan mobil dinas bagi kepala wilayah sudah melalui pembahasan panjang. Untuk satu unit mobil dinas dibeli dengan nilai sekitar Rp700 juta.

"Sesuai aturan, harusnya wali kota dan wakilnya berkuasa menerima masing-masing dua unit kendaraan dinas ialah satu unit sedan dan satu unit SUV," katanya.

Namun setelah keluar Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran, pihaknya memangkas kebutuhan mobil dinas untuk kepala wilayah menjadi hanya satu unit saja.

Sementara kendaraan dinas untuk istri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tetap tetap menggunakan kendaraan dinas nan ada lantaran efisiensi anggaran.

"Untuk istri wali dan ibu wakil pakai nan lama lantaran kendaraannya tetap layak dipakai. Tapi kita usahakan bisa membeli nan baru di anggaran perubahan," tambah Harjono.