5 Respons Mulai Ekonom, Parpol, Hingga Luhut Terkait Danantara Yang Bakal Diluncurkan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada hari ini, Senin (24/2/2025).

Adapun pembentukan Danantara ini dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025.

Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan norma bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sejumlah pihak pun angkat bicara mengenai Danantara nan bakal diresmikan Presiden Prabowo. Dinamika pembentukan lembaga tersebut menyedot perhatian publik.

Kini, berita teranyar menyebut ada tiga nama lagi nan sedang berkompetisi jadi nakhoda lembaga tersebut, diantaranya adalah Agus Martowijoyo dan Ignasius Jonan.

Ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani nan digadang-gadang bakal menempati Chairman Danantara. Karena itu, posisi eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini bakal menggeser Kepala Danantara sekarang, ialah Muliaman Hadad, nan kemungkinan dipercaya sebagai CEO Danantara.

Di luar nama Rosan, Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan juga menyodorkan nama-nama seperti Agus Martowardojo (ekonom dan mantan Gubernur Bank Indonesia) serta Ignasius Jonan (pengusaha dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) sebagai orang-orang ahli nan layak menempati posisi sebagai Chairman dan CEO Danantara.

Hanya saja, Hardy menggarisbawahi agar tidak ada batas mengenai usia pejabat Danantara. Pasalnya, sempat beredar batas usia maksimal 60 tahun untuk pejabat Danantara.

"Tidak ada gunanya patokan tersebut. Kenapa kudu dibatasi. Jika patokan tersebut tetap di berlakukan, maka mini kesempatan bagi Agus dan Jonan untuk menempati posisi strategis di Danantara," ujar Hardy.

Kemudian, perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan BPI Danantara nan digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim nan baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat 21 Februari 2025.

Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai BPI Danantara merupakan terobosan imajinatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

"Di tengah kebutuhan internal dan situasi dunia nan menantang, terobosan baru nan imajinatif dibutuhkan agar perekonomian kita tetap sehat dan apalagi berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya," ujar Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Minggu 23 Februari 2025.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak perusahaan asing nan tertarik untuk bekerjasama dengan BPI Danantara.

Salah satunya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut menyebut investasi ratusan miliar rupiah dari Timur Tengah bakal meluncur untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Danantara.

Berikut sederet respons sejumlah pihak mengenai BPI Danantara nan bakal diresmikan Presiden Prabowo dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Danantara, sebuah badan pengelola biaya investasi senilai nyaris USD 900 miliar alias sekitar Rp 14.568 triliun (kurs USD 16.187 per rupiah). Rencananya, Danantara bakal diluncurkan 24 Februari 20...

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara tinggal menghitung hari menuju Senin 24 Februari 2025. Dinamika pembentukan lembaga tersebut menyedot perhatian publik.

Kini, berita teranyar menyebut ada tiga nama lagi nan sedang berkompetisi jadi nakhoda lembaga tersebut, diantaranya adalah Agus Martowijoyo dan Ignasius Jonan.

Ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani nan digadang-gadang bakal menempati Chairman Danantara. Karena itu, posisi eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini bakal menggeser Kepala Danantara sekarang, ialah Muliaman Hadad, nan kemungkinan dipercaya sebagai CEO Danantara.

Di luar nama Rosan, Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan juga menyodorkan nama-nama seperti Agus Martowardojo (ekonom dan mantan Gubernur Bank Indonesia) serta Ignasius Jonan (pengusaha dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) sebagai orang-orang ahli nan layak menempati posisi sebagai Chairman dan CEO Danantara.

Hanya saja, Hardy menggarisbawahi agar tidak ada batas mengenai usia pejabat Danantara. Pasalnya, sempat beredar batas usia maksimal 60 tahun untuk pejabat Danantara.

"Tidak ada gunanya patokan tersebut. Kenapa kudu dibatasi. Jika patokan tersebut tetap di berlakukan, maka mini kesempatan bagi Agus dan Jonan untuk menempati posisi strategis di Danantara," ujar Hardy.

Sebagaimana diketahui, saat ini usia Agus adalah 69 tahun dan Jonan, 61 tahun. Demikian juga dengan Muliaman nan memasuki usai 64 tahun. Selain dua nama tersebut (Agus dan Jonan), Hardy tidak memandang calon-calon lainnya nan mumpuni untuk menempati posisi strategi di Danantara.

Hanya sedikit orang nan mumpuni menempati posisi strategis di Danantara. Karena itu, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto lebih konsentrasi memilih individu-individu ahli nan betul-betul mempunyai pemahaman mendalam tentang investasi dan manajemen risiko.

"Untuk Rosan dan Muliaman its okay. Satu mantan Ketua Kadin Indonesia dan satu lagi mantan mantan bankir senior. Kalau Pandu Sjahrir oke juga sih," kata Hardy.

Kuncinya, kata Hardy, pengelola Danantara kudu orang-orang ahli nan mendedikasikan waktunya betul-betul ke Danantara.

Tidak disambi alias rangkap kedudukan sebagai Menteri alias posisi lainnya agar Danantara ini betul-betul efektif menjaga sebuah lembaga bisnis.

"Sayang kan, lembaga sebesar itu, lembaga sestrategis itu, nomor 8 terbesar di bumi kandas mengelola duit Rp9.600 triliun secara optimal," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin 24 Februari 2025 dengan tujuan mengelola kekayaan negara nan ada di BUMN secara optimal untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Nantinya, BPI Danantara ditargetkan bisa mengelola nilai aset BUMN nan dinilai kerap menguntungkan dan strategis hingga mencapai 900 miliar USD alias setara Rp 14 ribu triliun.

"Pembentukan dan kehadiran Danantara menjadi upaya baik guna mengatur aset negara nan selama ini terdapat pada BUMN agar jadi lebih efektif, terarah, serta meningkatkan level investasinya," ujar Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Ansori Baharudin Syah, melalui keterangan tertulis, Kamis 20 Februari 2025.

Menurut dia, Danantara dapat dianggap sebagai 'mesin' kekuatan ekonomi baru Indonesia untuk hari ini dan masa depan karena terciptanya pengaturan aset BUMN untuk optimasi tujuan investasi nan lebih bergengsi tinggi.

"Lalu pada akhirnya profitnya bakal kembali dirasakan oleh BUMN nan ikut tergabung dalam Danantara lantaran asetnya lebih berbobot krusial dan terjadi peningkatan dibandingkan saat dikelola mandiri," ucap Ansori.

Lebih lanjut Ansori memaparkan, paling krusial jadi perhatian dari pengelolaan aset Danantara ialah untung diperoleh dari investasi bakal digelontorkan kembali untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

"Dengan begitu kudu disadari bahwa keberadaan Danantara juga membawa faedah positif kepada rakyat melalui untung investasi aset BUMN 'besar'. Jadi bukan hanya BUMN merasakan keuntungannya, ini nan kudu dipahami," terang Ansori nan juga Direktur Eksekutif Pusat Data dan Riset Indonesia (Pusdari).

Ansori menyebut, kemunculan Danantara berpengaruh besar terhadap naiknya daya saing ekonomi nasional di kancah Asia dan bumi berkah produktivitas pengelolaan aset BUMN nan melangkah terus menerus.

Bahkan, Ansori menyebut, Danantara dapat menarik nilai investasi nan lebih besar lagi dari lembaga penanammodal luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

"Inisiasi pembentukan BPI Danantara tercetus pertama kali dalam sambutan Presiden Prabowo nan disampaikan melalui tayangan video pada agenda World Governments Summit 2025, di Uni Emirat Arab," tutup Ansori.

Ekonom, sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai bahwa Danantara bisa mendorong perubahan besar pada suasana investasi di Indonesia.

Huda mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga di kisaran 6 persen (guna keluar dari middle income trap), dibutuhkan investasi dengan nilai nan besar, sekitar Rp20.000 triliun selama 5 tahun mendatang.

Saat ini, Huda menyoroti, investasi lebih banyak ditopang oleh sektor swasta, dari sisi BUMN tetap sangat minim.

"Saya lihat Danantara bisa menjadi game changer untuk mengelola aset menjadi investasi,” kata Huda kepada leopardtricks.com di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.

"Jika kita lihat, aset ini kan belum menjadi investasi nan produktif, jika dikelola dengan baik, maka saya percaya bisa menghasilkan biaya untuk dikelola menjadi investasi. Sehingga ada penanammodal nan masuk kepada project-project dari pemerintah," kata Huda.

Ia juga berharap, setelah Danantara datang tetap ada peran dari swasta dalam perekonomian. Hal ini agar tidak terjadi crowding out effect dimana peran swasta bisa mengecil dalam perekonomian.

"Maka kita harapkan Danantara tidak mengambil peran terlalu dalam perekonomian tapi bisa menjadi stimulus bagi penanammodal untuk bisa masuk dan berkontribusi dalam project pemerintah," imbuhnya.

"Untuk itu, dibutuhkan kepala Danantara nan ahli lantaran kudu menarik investor. Selain itu, tidak boleh ada kepentingan politik dalam keputusan nan dibuat oleh Danantara," pungkas Huda.

Selain itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa Danantara dapat memberi banyak faedah positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya di sektor daya berkelanjutan.

"Danantara tentunya banyak perihal positif; salah satunya danantara ini biss memepercepat pembiayaan transisi energi, baik untuk pensiunan PLTU batu bara maupun pengembangan daya terbarukan," ungkap Bhima kepada leopardtricks.com di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.

"Caranya bagaimana? misal aset PLN nan dikonsolidasikan ke Danantara bisa dijadikan sebagai agunan untuk pembiayaan transisi energi," lanjutnya.

Lebih lanjut Bhima mengatakan, krusial bagi Danantara untuk menjaga aset-aset nan dijaminkan adalah aset nan di luar PLTU batu bara. Hal ini mengingat tingginya total investasi nan diserap Danantara diperkirakan mencapai USD 900 miliar.

"Jadi Danantara ini merupakan langkah sigap untuk mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk upaya ataupun proyek-proyek nan berkelanjutan," katanya.

Bhima melanjutkan, hadirnya Danantara juga bisa membantu membiayai program 3 juta rumah dan program ketahanan pangan nan dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sehingga Danantara menjadi super investment vehicle alias kendaraan investasi nan sangat penting," ucapnya.

"Kalau realisasi investasinya sudah banyak masuk lewat Danantara, ini bisa mendorong serapan tenaga kerja terutama di sektor umum nan lebih besar lagi. Tentunya juga bisa berkontribusi dalam pembangunan Penanaman Modal Tetap Bruto alias investasi langsung," smabung Bhima.

Kuncinya, kata Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan, pengelola Danantara kudu orang-orang ahli nan mendedikasikan waktunya betul-betul ke Danantara.

Tidak disambi alias rangkap kedudukan sebagai Menteri alias posisi lainnya agar Danantara ini betul-betul efektif menjaga sebuah lembaga bisnis.

"Sayang kan, lembaga sebesar itu, lembaga sestrategis itu, nomor 8 terbesar di bumi kandas mengelola duit Rp9.600 triliun secara optimal," pungkasnya.

Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara nan digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim nan baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Heaf of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat 21 Februari 2025.

"Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan perihal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya," jelas Henry.

Sementara itu, FTSE Russell, nan merupakan penyedia beragam jenis indeks pasar nan membantu memberikan gambaran nan jeli tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara alias BPI Danantara nan digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

Danantara diketahui bakal mengelola aset senilai US$900 miliar alias sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing bakal tertarik dengan negara nan menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek prasarana nan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

"Jika memandang contoh-contoh di masa lalu, di mana biaya kekayaan negara berinvestasi pada, potensi prasarana dasar, nan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan perihal ini bakal mendatangkan banyak perihal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu 22 Februari 2025.

Ia menyampaikan bahwa investasi nan dilakukan tersebut bakal dapat meningkatkan perkembangan upaya dan meningkatkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

Dia apalagi menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor prasarana demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga bakal melakukan investasi di sektor daya baru terbarukan (EBT).

"Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik," ucapnya.

Wanming pun menyarankan agar Danantara bisa mencapai potensi maksimal, perlu ada strategi diversifikasi nan mencakup investasi di dalam dan luar negeri.

UBS Global Research mengungkap optimisme terhadap Danantara nan diinisiasi Prabowo, nan dinilai berpotensi menjadi instrumen nan bisa meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia serta menarik lebih banyak investasi global.

Dalam laporannya bulan ini soal Danantara, perusahaan perbankan investasi dan jasa finansial nan berkantor pusat di Zurich, Swiss ini menyorot tujuan Danantara, ialah meningkatkan pengelolaan aset BUMN di Indonesia.

"Kami memandang ini sebagai langkah untuk menciptakan struktur seperti Temasek nan merupakan perusahaan induk aset negara di Singapura. Salah satu faedah utamanya adalah bahwa perusahaan dan penanammodal asing bakal mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi dengan Danantara dalam proyek-proyek penting, nan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tulis UBS dalam laporan nan berjudul “Danantara concerns appear overdone“ alias “Kekhawatiran terhadap Danantara tampaknya berlebihan” nan dikutip Minggu 23 Februari 2025.

Dalam laporan itu, UBS juga menyebut Danantara tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung lantaran sumber pendanaannya berasal dari optimasi aset BUMN.

"Pesimisme nan mengarah kepada kekhawatiran atas akibat unutk tujuh BUMN nan kemungkinan bakal disertakan, menurut kami tidak pada tempatnya. Undang-undang BUMN nan baru memperjelas bahwa kerugian BUMN bukanlah kerugian negara, memberikan elastisitas dalam restrukturisasi perusahaan, dan bermaksud untuk memaksimalkan nilai, nan berpotensi mengarah pada dividen nan lebih tinggi dan investasi nan optimal," demikian catatan UBS.

Menurut UBS, Danantara pun tidak semestinya dikaitkan dengan kekhawatiran terjadinya penyimpangan fiskal. Ada beberapa perihal nan mendasari argumen ini.

Pertama, kontribusi BUMN terhadap anggaran negara mencapai 0,4% dari PDB pada tahun 2024, sementara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tahun 2025 mempertahankan kendali Kementerian Keuangan atas dividen BUMN.

Kedua, tidak ada akibat signifikan terjadinya penyimpangan fiskal, terlebih perihal ini didukung oleh efisiensi shopping pemerintah baru-baru ini dan komitmen pemerinatahan Prabowo nan kuat terhadap disiplin fiskal.

Namun demikian, UBS mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat krusial untuk meyakinkan penanammodal tentang kehati-hatian fiskal dan manajemen aset.

Menurut UBS, SWF seperti Danantara andaikan dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen nan berfaedah untuk mengoptimalkan aset negara dan menghasilkan keuntungan.

"Penunjukan Danantara dan manajemen bank BUMN nan andal bakal menjadi katalis positif," tulis UBS.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan terobosan imajinatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

"Di tengah kebutuhan internal dan situasi dunia nan menantang, terobosan baru nan imajinatif dibutuhkan agar perekonomian kita tetap sehat dan apalagi berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya," ujar Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Minggu 23 Februari 2025.

Dia menilai, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

"Danantara adalah salah satu langkah strategis nan memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya penyesuaian dan produktivitas untuk melaju menuju kemajuan," ucap Kokok.

Menurut dia, sebagai badan pengelola investasi, Danantara bakal mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, lanjut Kokok, aset negara bakal lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan pengelolaan nan profesional, kita layak mendukung buahpikiran ini. Kami di PSI percaya Danantara dapat berkontribusi terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun," terang dia.

Adapun mengenai pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan Danantara bukan lembaga kebal hukum.

"Pengawasan tetap dilakukan oleh majelis pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan upaya nan melanggar aturan, ada bentrok kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan nan baik, tetap bakal ada proses hukum," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

Terkait perihal ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan dirinya mau tahu persis kelak Danantara di dalam bentuknya seperti apa.

Menurutnya, jika Danantara bisa dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi untuk merecycle aset-aset nan selama ini kurang termanfaatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi aset-aset nan selama ini, tidak bisa dimanfaatkan lantaran ada ditangan BUMN dan segala macam bisa direcycle sehingga dia menjadi aset produktif nan mungkin bakal membikin penanammodal itu tertarik. Namun tentu, nan paling krusial pengelolaan kudu profesional," kata Chatib.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak perusahaan asing nan tertarik untuk bekerjasama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Salah satunya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut menyebut investasi ratusan miliar rupiah dari Timur Tengah bakal meluncur untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Danantara.

"Saya kira sangat banyak. Paling tidak nan saya tahu, dengan Abu Dhabi. Mereka dengan joint venture itu mereka. Mereka punya duit nan ratusan miliar," kata Luhut dalam aktivitas Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.

Luhut memang tidak memaparkan secara detil apa jenis investasi nan ditanamkan oleh Abu Dhabi di Danantara. Namun, dia menyebut itu tidak bakal jauh dari jenis industri saat ini di bagian daya baru terbarukan (EBT).

"Macam-macam. Ada mengenai renewable energy, kita sekarang ada pipeline dengan 70 GW," ujar Luhut.

Dalam pembentukan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengembalikan Rp 100 triliun dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan milik negara.

Menurut laporan nan diberikan Erick Thohir kepada Prabowo, total dividen BUMN mencapai Rp 300 triliun. Adapun sisa Rp 200 triliun dari biaya tersebut bakal digunakan Prabowo untuk investasi melalui BP Danantara.