Video:bupati Masinton Soroti Illegal Fishing Marak, Daerah Tak Berdaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, mengkritik sejumlah revisi undang-undang nan dinilainya telah mengamputasi kewenangan otonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, perubahan tersebut berakibat langsung pada keahlian wilayah dalam mengelola wilayah laut dan merespons persoalan nelayan lokal.

Masinton menambahkan, akibat nyata dari hilangnya kewenangan ini terasa ketika nelayan tradisional mengeluh soal praktik illegal fishing alias penangkapan ikan ilegal. Daerah, nan semula punya otoritas penindakan di wilayah perairan, sekarang hanya bisa menjadi penonton.

Masinton mencontohkan soal pelaku illegal fishing kerap memodifikasi perangkat dan metode agar luput dari pengawasan. Sementara itu, pemerintah kabupaten hanya bisa mengoordinasikan persoalan tersebut kepada lembaga vertikal alias lembaga nan berwenang, seperti dinas kelautan provinsi alias abdi negara pusat.

Saksikan perbincangan Dina Gurning berbareng Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara Masinton Pasaribu di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (04/07/2025).