Polri Akan Tindak Ormas Yang Ganggu Dunia Usaha Dan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Polri siap menindak tegas oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) nan coba-coba mengganggu bumi upaya dan investasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak bakal mentoleransi tindakan pemerasan, pungutan liar, alias intimidasi nan dilakukan oknum ormas.

"Sesuai komitmen Kapolri, Polri bakal menindak tegas tindakan premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum nan menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, alias tindakan nan merugikan bumi upaya serta menghalang investasi,” kata Trunoyudo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Dia menegaskan, Polri sudah siapkan strategi jitu. Selain tindakan hukum, juga bakal menggunakan pendekatan preventif dan edukasi. Jadi, ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

“Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada personil ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasiannya. Pembinaan ini krusial agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung suasana investasi nan kondusif," ucap dia.

Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tolak tindakan premanisme nan berkedok ormas. Langkah ini bermaksud agar masyarakat lebih memahami modus-modus nan digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan alias tindakan intimidatif terhadap bumi usaha.

"Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku upaya agar lebih waspada terhadap tindakan premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman nan lebih baik, masyarakat dapat berkedudukan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap corak gangguan terhadap investasi," ujar dia.

"Setiap laporan dari pengusaha dan penanammodal bakal kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak bakal ragu menindak oknum personil ormas nan berperilaku preman dan menghalang investasi di Indonesia," sambung dia.