Polisi Usut Laporan Selebgram Tasyi Athasyia Soal Review Jujur Umkm Dengan Uu Ite

Riefky beralasan, asosiasi pembuat konten diperlukan untuk jadi wadah nan menyusun patokan main bagi para anggotanya. Di dalamnya biasanya memasukkan majelis etik nan bakal menegur anggotanya nan bertindak menyimpang dari aturan.

"Tentu pemerintah juga memberi masukan, selain jika sudah memang melanggar hukum, ada pasal-pasal (pidana)," katanya.

Di samping itu, kehadiran asosiasi diperlukan untuk mengelola industri pembuat konten nan sedang berkembang di Indonesia agar semakin baik ke depannya.

"Lebih baik kan jika memang organisasi itu juga nan membikin sebuah patokan nan baik, bisa saling membimbing, mengajarkan, ataupun ada upscaling di situ. Ada reward and punishment di situ, tapi sebaiknya itu di sebuah wadah," ucapnya.

Pemerintah, kata dia, tidak bakal mencampuri internal organisasi dalam menyusun patokan main bagi para pembuat konten nan jadi personil jika asosiasi terbentuk nanti. Kewenangan pemerintah sejauh memberi masukan, selain memang sudah melewati pemisah patokan perundang-undangan.

"Kalau bisa diformalkan, ada sebuah asosiasi alias forum alias perkumpulan apapun," kata Rieky.

Ia menegaskan ulang seraya menyebut belum menerima info terbaru mengenai rencana pembentukan organisasi untuk para pembuat konten.