Mendagri Terbitkan Se Soal Efisiensi Apbd Buat Pemda-kepala Daerah

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang efisiensi anggaran daerah. SE ini mengatur soal pembatasan shopping aktivitas hingga pemangkasan anggaran perjalanan dinas 50%.

Dilansir Antara, Senin (24/2/2025) SE tersebut diterbitkan dengan Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Beleid nan terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi shopping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

Sebelumnya, Tito menegaskan efisiensi anggaran bermaksud untuk mendukung program pro-rakyat.

"Semata-mata untuk kepentingan program nan lebih banyak nan bergesekan dan dinikmati langsung oleh masyarakat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/2).

Efisiensi anggaran dilakukan dengan membatasi shopping aktivitas nan berkarakter seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

Surat info ini juga mengatur pengurangan shopping perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Pemda juga diminta untuk melakukan penyesuaian shopping APBD TA 2025 nan berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).

Selanjutnya, hasil penghematan bakal dialihkan untuk bagian pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas nilai pangan, persediaan pangan, dan prioritas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

"Semua dialihkan untuk program-program nan pro-rakyat betul. Misalnya di bagian pendidikan, sekolah-sekolah nan rusak, toilet-toilet nan tidak bagus MCK-nya, kemudian di bagian kesehatan, puskesmas, kudu bagus standarisasinya," jelasnya.

Dalam SE itu, kepala wilayah juga diminta agar dalam melakukan identifikasi atas efisiensi shopping tersebut tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi.

Selain itu, faedah nan diutamakan untuk mendukung pencapaian delapan misi alias Asta Cita dan pencapaian tujuh belas program prioritas, serta mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Kepala wilayah pun diminta untuk memperhatikan kualitas shopping dengan memprioritaskan alokasi anggaran shopping pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran shopping penunjang sesuai sasaran dan parameter keahlian program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Lebih lanjut, Mendagri meminta DPRD dan masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan kebijakan ini guna memastikan anggaran betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Dan kami juga melalui sistem nan ada, namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, kami kelak bakal memandang perubahan-perubahan itu," ujar Tito.

(rdp/imk)