Legislator Minta Menaker Awasi Pembagian Thr Swasta-bumn

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan THR bagi pekerja swasta paling lambat diberikan 7 hari sebelum lebaran. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.

"Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam perihal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan nan main-main dan bayar THR setelah tanggal tersebut," ujar Irma kepada detikcom, Senin (10/3/2025).

Menurut Irma, petunjuk Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR kudu sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.

"Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga kudu menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima," katanya.

Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Jadi saya sampaikan sebagai berikut nan pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).

Terkait besaran dan mekanismenya, Prabowo mengatakan bakal disampaikan oleh Menaker Yassierli. Aturan itu bakal disampaikan rinci melalui surat edaran.

"Besaran dan mekanismenya kelak disampaikan Menaker melalui surat edaran," ujarnya.

Pada saat nan sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bingkisan hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa duit tunai dan diberikan berasas keaktifan pengemudi dan kurir online.

(isa/jbr)