Kemendagri Soal Retret Kepala Daerah Dilaporkan Ke Kpk: Kita Siap Diaudit

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi soal penyelenggaraan retret kepala daerah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri mengaku siap diaudit dan melaporkan penyelenggaraan retret secara transparan.

"Kita pastikan semua siap untuk di audit dan dilaporkan secara transparan. Karena ini kan untuk kepentingan rakyat, kepentingan lebih besr dan roda pemerintahan kudu melangkah di wilayah makanya ada penyesuaian penyesuaian," jelas Wamendagri Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 4 Maret 2025.

Dia memastikan bahwa penyelenggaraan retret kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil) Magelang sesuai dengan aturan. Termasuk, soal PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan nan mempersiapkan retret kepala daerah.

"Pokoknya kita pastikan semua sesuai dengan aturan, lantaran kami berkoordinasi juga dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," ujarnya.

Bima Arya menyampaikan bahwa retret kepala wilayah merupakan mandat undang-undang (UU). Dalam perihal ini, kata dia, Kemendagri diwajibkan memberikan pembekalan kepada kepala wilayah nan baru dilantik.

Terkait adanya perubahan lokasi, waktu, dan jumlah peserta retret, Bima Arya menyebut kementeriannya hanya melakukan penyesuaian saja. Dia menilai jumlah peserta nan banyak pun membikin letak penyelenggaraan retret bergeser ke luar Jakarta.

"Ada pergeseran tempat nan biasanya di Jakarta, kemudian bertambah lantaran pesertanya jadi banyak lantaran serentak kan. Kalau dulu kan tidak, otomatis perlu tempat nan lain, otomatis bergeser ke Magelang," jelas Bima Arya.

Dia menekankan bahwa penyesuaian letak dan jumlah peserta retret tetap berpatokan pada patokan nan berlaku. Bima Arya juga memastikan pendanaan retret kepala wilayah di Akmil Magelang dibiayai oleh APBN.

"Jadi kami pastikan semua dilakukan sesuai dengan patokan dan prosesnya tentu telah secara jeli menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita," tutur dia.

Selengkapnya