Kebijakan Penyerapan Gabah Petani Oleh Pemerintah Bisa Kurangi Ketergantungan Impor

Dua petani memanen padi di Mijen, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025)(ANTARA/APRILLIO AKBAR )

PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menyerap gabah petani dengan nilai Rp6500, nan sekarang dananya sudah dicairkan Kementerian Keuangan sebesar Rp16,6 triliun bagi Bulog untuk serap gabah petani.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi opsi bagi petani nan mempunyai keterbatasan info penjualan. Kebijakan ini dapat membikin petani menjual dengan nilai di atas biaya produksi.

“Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani nan mempunyai keterbatasan info menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat nilai diatas biaya produksinya,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (12/3).

Ia menyampaikan, selama ini nilai pembelian gabah di petani berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa petani di wilayah nan dibeli di bawah Rp6500 per kg, ada nan tetap Rp5900 hingga Rp6200. 

“Ini semua tergantung daya tawar petani. Ketika petani butuh sigap terjual kadang tengkulak membeli dibawah nilai HPP, nan krusial laku,” ujar Eliza.

“Apalagi jika panen raya, bakal jatuh sekali lantaran tengkulak pun menerima beras dari beragam petani sehingga tengkulak alias bandar ini menekan harga,” sambungnya.

Eliza mengatakan, Bulog kudu bisa menyerap gabah petani sehingga persediaan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor.

“Rp6500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga wilayah nan dibeli diatas Rp6500. Jadi memang ini gimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kebijakan menyerap gabah petani oleh Bulog kudu didukung penuh agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor beras.

“Impor beras selama ini lantaran untuk mengisi persediaan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan mau menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mnegurangi ketergantungan impor,” ucap Eliza.

Menurut Eliza, Bulog dan Kementerian Pertanian kudu bekerja sama untuk mendata daerah-daerah nan nilai gabahnya tetap rendah. Kemudian, Bulog dapat jemput bola ke wilayah tersebut untuk menyerap gabahnya.

“Pembelian oleh Bulog ini bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani, maka dari itu perlu kerjasama antara Bulog, Kementan untuk menentukan titik titik mana nan nilai gabahnya rendah, disitu bulog serap gabah, jemput bola,” kata Eliza.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pada ratas awal tahun Prabowo menginstruksikan kesiapan pangan nan cukup menjelang Idulfitri.

“Juga kesejahteraan petani kudu ditingkatkan dengan menjaga nilai beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen. Peran Bulog menjadi sangat krusial dan strategis,” ujar Sri Mulyani.

Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah 

Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam corak investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat nilai nan telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.

“Sesuai pengarahan Presiden Prabowo - Dana Investasi di Bulog kudu dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga kesiapan dan keterjangkauan nilai pangan nasional,” ujar Sri Mulyani. (H-2)