Indef: Jangan Ada Rangkap Jabatan Di Danantara 

Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho (kiri).(Youtube)

KEPALA Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menegaskan tidak boleh ada rangkap kedudukan dalam mengisi bangku ketua dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

Ia berpandangan rangkap kedudukan dapat memengaruhi kepercayaan investor. Seperti diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Kemudian, Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria menjadi Chief Operation Officer (COO) alias pelaksana di bagian operasional Danantara.

"Jadi, tidak bisa merangkap kedudukan di Danantara," kata Andry  dalam Diskusi Publik berjudul Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa? secara daring, Senin (24/2).

Andry beranggapan baik Rosan maupun Donny mesti memilih salah satu bangku kedudukan agar dapat konsentrasi dalam mengoperasikan suatu kementerian alias lembaga. Kemudian, upaya tersebut diyakini bisa menghindari potensi bentrok kepentingan. Pasalnya, publik khususnya penanammodal bakal bertanya-tanya mengenai rangkap kedudukan nan ada di Danantara. 

"Idealnya menurut saya, CEO dan COO nan saat ini menjabat sebagai sebagai menteri dan wamen, menurut saya kudu mundur. Karena ini menghilangkan bentrok kepentingan dan tentu saja meningkatkan kepercayaan investor," jelas Andry. 

Menurutnya, Rosan dan Donny bisa konsentrasi mengurus Danantara, lantaran badan itu mengelola aset perusahaan negara nan banget besar. Jadi, dibutuhkan dedikasi dan waktu untuk mengurus badan pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) Indonesia tersebut. 

"Tentu saja menurut saya, menteri investasi kudu turun dan mengelola Danantara secara profesional. Kita harapkan juga personil majelis dan jejeran Danantara bisa bersikap profesional. Kalau bisa tidak punya bentrok kepentingan," pungkasnya. (I-2)