Budi Arie Soal Pernyataan Hasto Singgung Jokowi Terkait Ruu Kpk: Hoaks

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tak mungkin terlibat dalam upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perubahan undang-undang.

Dia menegaskan, Jokowi sangat konsisten memberantas korupsi. Hal ini menjawab pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto salam sebuah tayangan video.

"Enggak mungkin. Pak Jokowi ini presiden dan pemimpin nan sangat konsisten dalam memberantas korupsi. Jangan diputarbalikan," kata Budi di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menteri Koperasi ini menegaskan, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto nan menyebut Jokowi terlibat dalam menyusun RUU agar KPK menjadi lemah adalah perihal nan tidak benar.

"Hoaks, hoaks," jelas Budi Arie.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang menyebut presiden ke-7, Joko Widodo alias Jokowi sebagai pihak nan bertanggung jawab dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam video tersebut, Hasto membantah PDIP merupakan pihak nan menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK nan berujung pada pelemahan kegunaan lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkasit kasus nan melibatkan mantan calon legislastif Harun Masiku.

Dalam pernyataannya, Hasto meminta agar KPK juga memeriksa family Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hasto menyampaikan harapannya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, bahwa momen ini dapat menjadi kesempatan bagi KPK untuk menegakkan norma secara setara tanpa kecuali.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan norma tanpa selain termasuk memeriksa family Pak Jokowi," kata dia di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Dia pun menerima penahanan nan dilakukan oleh KPK. Hasto menyatakan tidak pernah menyesal dan bakal terus berjuang ke depannya.

"Karena itu lah sejak awal saya katakan, bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima akibat apapun bagi Indonesia Raya kita, lantaran Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy mengatakan, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto merupakan corak serangan ke partainya.

"Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru nan kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami," kata dia saat memberikan keterangan pers, di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Menurut Ronny, penahanan Hasto sebagai bukti bahwa sekjennya sudah ditargetkan untuk ditahan sebelum PDIP menggelar Kongres Partai.

"Penahanan ini membuktikan info bahwa Sekjen PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai," ungkap dia.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com