53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Pada Tahun Ajaran 2025/2026

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan hingga saat ini sudah terdapat 53 letak nan siap menyelenggarakan sekolah rakyat.

Dia mengatakan 53 sekolah rakyat ini siap beraksi pada tahun aliran 2025/2026.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 letak lah tepatnya, nan siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul usai rapat berbareng Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di beragam wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Gus Ipul terus berkoordinasi dengan para kepala wilayah mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat nan bakal dimulai tahun 2025.

"Data terus bakal berkembang lantaran 2-3 hari ke depan kami bakal koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan nan kami lakukan itu paralel," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo meminta agar program sekolah rakyat terus dimatangkan. Prabowo mau sekolah rakyat bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa nan telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin wilayah nan bisa berperan-serta pada kesempatan pertama ini," jelas dia.

Gus Ipul menuturkan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Dia menjelaskan sekolah-sekolah nan dipilih kudu memenuhi syarat kelayakan, termasuk kesiapan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga akomodasi olahraga.

“Ya makanya itu kita nan saya sebut 53 itu lantaran dianggap asramanya alias bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan perihal lain-lain nan dibutuhkan," tutur Gus Ipul.

Pemerintah bakal terus melakukan konsolidasi mengenai kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan pembaharuan akomodasi Sekolah Rakyat. Gus Ipul juga menegaskan pemerintah segera mengumumkan skema nan lebih jelas mengenai jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.

"Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu nan bakal datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," ucap Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan penerimaan siswa bakal berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari golongan Desil 1 dan Desil 2, nan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Dia menyebut bahwa dari 53 letak nan telah dipilih, sebagian besar berada di wilayah nan memerlukan sekolah dan mempunyai jumlah masyarakat kurang bisa nan tinggi.

"Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data nan ada di BPS," pungkas Amalia.