Wamensos Dorong Mahasiswa Papua Jadi Pemimpin Berideologi & Peduli Sosial

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya membangun kepemimpinan muda Papua nan beraliran dan berpihak pada rakyat.

Agus menyampaikan masa depan Papua ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu, iaa membujuk para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin nan tidak hanya ocehan secara intelektual, tapi juga mempunyai ideologi dan keberpihakan nan jelas terhadap rakyat.

"Papua bisa berubah jika dipimpin oleh orang Papua sendiri nan punya konsep dan ideologi. Karena untuk menjadi pemimpin nan benar, sekarang ini kudu punya ideologi," tegas Agus Jabo, Sabtu (12/7/2025).

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa Papua nan berjalan selama tiga hari di Nirwana Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan diikuti oleh 53 peserta mahasiswa Papua dari beragam perguruan tinggi di Bandung.

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ini pun mengusulkan pendapat strategis tentang pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai corak representasi politik pengganti bagi masyarakat Papua.

Ia menilai struktur legislatif wilayah seperti DPRD semestinya tidak hanya diisi oleh partai politik, melainkan juga unsur masyarakat adat, perempuan, dan pemuda, demi menjamin keputusan-keputusan politik nan lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

"Kita mau keputusan ekonomi, sosial, politik nan diambil betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua," paparnya.

Pada kesempatan nan sama, Ketua Penyelenggara, Alfons R. Tuliahanuk, menyebut aktivitas ini bukanlah nan pertama. Program pendidikan politik mahasiswa Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan 2019, dan sekarang dilanjutkan kembali oleh Partai Prima di tahun 2025 sebagai corak komitmen terhadap kaderisasi politik mahasiswa Papua.

"Kegiatan ini krusial untuk mahasiswa Papua sebagai pemasok perubahan. Melalui politik, kita bisa memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat," kata Alfons.

Alfons menambahkan, aktivitas ini merupakan respons terhadap minimnya ruang pendidikan politik nan inklusif bagi mahasiswa Papua. Dalam tiga hari kegiatan, peserta dibekali pemahaman tentang sistem politik, rumor keadilan sosial, strategi pembelaan kebijakan, serta pentingnya representasi politik nan otentik.

Meski banyak program pemerintah pusat ditujukan untuk Papua, Alfons menilai realisasinya belum merata dan kerap tidak menjangkau masyarakat akar rumput. Oleh lantaran itu, dia berambisi mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di Papua.

"Kami mau Papua maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri," ucapnya.

Ia mengungkapkan aktivitas ini merupakan bagian dari program pengkaderan politik PRIMA nan sudah melangkah sejak tahun 2018, dengan lebih dari 300 kader muda tercatat aktif hingga kini. Pendidikan politik juga dijadikan strategi utama dalam membangun kapabilitas kepemimpinan muda Papua.

Dengan materi nan disesuaikan dengan realitas sosial-politik Papua, aktivitas ini diharapkan bisa dilanjutkan di masa depan dengan skala nan lebih besar dan jangkauan nan lebih luas.

"Pendidikan politik seperti ini kudu terus dilakukan. Karena dari sinilah kami belajar memahami realitas dan menemukan peran kami untuk membangun tanah kelahiran kami sendiri," ucap Alfons.

Sementara itu, salah satu peserta seminar nan juga merupakan aktivis muda dari Bandung menyampaikan aktivitas ini menjadi wadah nan krusial untuk memahami politik secara kritis. Ia mengungkapkan mahasiswa Papua mempunyai kesukaan tinggi terhadap rumor politik, namun belum banyak mendapat ruang edukasi seperti ini.

"Melalui aktivitas ini kami bisa memahami gimana peran kami dalam perubahan sosial dan politik di Papua. Mahasiswa adalah pemasok perubahan, dan kami siap mengisi ruang-ruang strategis demi keadilan sosial," ungkapnya.

Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial, minimnya pengedaran kesejahteraan, dan lemahnya penerapan program pemerintah di Papua. Menurutnya, selain pemerintah pusat, pemerintah wilayah juga kudu lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial.

"Kami juga menyampaikan kepada Wakil Menteri Sosial agar lebih memperhatikan kondisi riil di Papua. Karena tetap banyak ketimpangan nan belum teratasi," jelasnya.

(akd/akd)