Perlu Penguatan Tata Kelola Dan Audit Rutin Pada Danantara

Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho (kiri).(Youtube)

PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan moral alias moral hazard. 

Menurut Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dibutuhkan akuntabilitas nan jelas kepada publik, baik itu dari segi laporan investasi maupun keahlian finansial Danantara. 

"Supaya tidak terjadi moral hazard, kudu ada proses pertanggungjawaban ke publik nan jelas mengenai laporan investasi dan keuangan," ujarnya Diskusi Publik berjudul Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa? secara daring, Senin (24/2).

Kemudian, Andry menegaskan perlu ada audit rutin dalam mengelola biaya nan ada di badan pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) tersebut. 

Pasalnya, Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perlu ada audit rutin. Karena kita tahu, BPK tidak bakal bisa masuk (mengaudit), tanpa ada persetujuan dari DPR," ucapnya.

Andry berambisi Danantara dapat menerapkan Prinsip-Prinsip Santiago alias pedoman pengelolaan biaya kekayaan negara agar sistem finansial berjalan stabil. Lalu, kontrol terhadap akibat investasinya dilakukan secara tepat dengan struktur tata kelolanya melangkah baik.

"Kita harapkan Danantara bisa mengedepankan Prinsip-Prinsip Santiago," imbuhnya.

Andry juga menekankan Danantara menerapkan kebijakan manajemen akibat nan ketat. Setiap keputusan investasi, ungkapnya, kudu melalui proses penilaian akibat nan komprehensif untuk menghindari potensi moral hazard nan bakal terjadi. Kemudian, tetapkan batas nan jelas terhadap investasi nan mempunyai profil akibat tinggi untuk melindungi aset negara.

"Kita juga mengharapkan investasi-investasi nan mempunyai akibat tinggi ini pada akhirnya tidak mengorbankan aset negara," pungkasnya. (I-2)