Komnas Haji: Realisasi Kampung Haji Indonesia Di Arab Saudi Harus Dikawal

KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.(Dok. Kementerian Agama)

KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kesungguhan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Apalagi rencana itu sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi setelah lawatan Kepala Negara ke Tanah Suci.

"Ini menjadi momentum nan sangat baik bagi pemerintah kita. Apalagi kemarin kan ada penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) Indonesia–Arab Saudi oleh Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS)," kata Mustolih kepada Media Indonesia, Jumat (4/7).

Namun, katanya, Indonesia tidak boleh berpuas dari apa nan sudah dicapai di atas kertas. Komitmen tersebut kudu dikawal dan dikoordinasikan. Terutama mengenai gimana kreasi dari kampung haji itu sendiri. Mustolih menyebut sejauh ini buahpikiran kampung haji belumlah utuh. Roadmap dan desainnya pun belum jelas.

"Desain dalam pengertian bukan hanya makna fisiknya. Misalnya bangunannya seluas apa, jikalau menjulang tinggi berapa lantai. Itu krusial tapi nan lebih krusial adalah pemanfaatan daripada kampung haji ini untuk apa," katanya.

Pihaknya mengusulkan Kampung Haji bukan hanya untuk urusan ibadah haji dan umrah. nan terpenting, lanjutnya, kehadiran kampung haji nantinya itu betul-betul memperkuat ekosistem haji secara menyeluruh. Kehadiran kampung juga haji diharapkan menghadirkan putaran ekonomi nan lebih besar.

"Di samping menjadi residensial untuk jemaah haji dan umrah, tapi juga jasa publik. Kita kan punya diaspora nan sangat banyak di sana. Masyarakat nan disebut sebagai mukimin, masyarakat Indonesia nan sudah lama tinggal di sana," katanya.

"Masyarakat Indonesia nan ada di Arab Saudi juga merasakan kehadiran negara di sana. Seperti halnya negara-negara lain nan lebih dahulu," imbuhnya.

Kemudian nan perlu dikaji apakah kampung haji ini dibangun dari nol alias membeli area-area komersial alias prasarana gedung-gedung nan ada di Arab Saudi nan dekat dengan Masjidil Haram.

"Kalau misalnya membangun dari nol sampai membangun gedung-gedung, membangun prasarana itu kan saya kira biayanya bakal lebih besar. Tentu kudu dipikirkan juga gimana sumber pembiayaannya," tutur Mustolih.

Dirinya mendorong agar biaya untuk kampung haji tidak murni dari APBN, tapi dibantu dengan investasi dari BPKH dan Danantara. "Karena ini menyangkut investasi jangka panjang. Penyelenggaraan ibadah haji itu bukan hanya 10, 20, 30 tahun mendatang, tapi sampai kiamat," jelasnya.

"Oleh lantaran itu saya kira momentum nan baik ini tentu kudu betul-betul kemudian dikawal dengan baik dan segera dibentuk tim teknis untuk kemudian menerjemahkan apa nan sudah dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto, membangun kampung haji dan mendapatkan respons nan luar biasa dari Pangeran Mohammed bin Salman," paparnya.

Menurutnya perihal ini mesti diterjemahkan dengan baik oleh tim nan terukur, punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas untuk mewujudkan pendapat kampung haji. "Ini merupakan satu agenda nan bakal menyantap biaya nan tidak kecil, road map-nya kudu jelas, blueprint menuju ke kampung haji ini juga mesti dibuat sedemikian rupa," kata Mustolih.

"Karena ini bukan diselenggarakan di Tanah Air, tapi di negara Arab Saudi nan tentu ada regulasi-regulasi nan perlu dikaji secara mendalam, sehingga kelak dalam penerapan untuk mewujudkan kampung haji ini betul-betul terwujud dan tidak terlalu lama mulai kick-off-nya," pungkasnya. (H-3)