Kapolri Didesak Periksa Kapolda Jateng Buntut Kasus Intimidasi Band Sukatani

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan intimidasi terhadap grup band Sukatani oleh personil Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah berbuntut panjang. Pengamat kepolisian pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan Divisi Propam memeriksa Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo mengenai kasus tersebut.

Desakan ini muncul lantaran diduga adanya intervensi dari pihak kepolisian hingga mengejar personel band Sukatani ke Banyuwangi. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prosedur dan etika penegakan norma nan dilakukan oleh abdi negara kepolisian.

Kapolri sendiri telah merespons polemik tersebut dengan membujuk band Sukatani menjadi duta Polri. Langkah ini dinilai sebagai upaya perbaikan gambaran dan mencegah perilaku menyimpang di internal kepolisian. Namun, dorongan pemeriksaan Kapolda Jateng tetap mengemuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta agar Kapolri memerintahkan Divisi Propam Polri untuk memeriksa Kapolda Jawa Tengah. Menurutnya, pemeriksaan ini krusial untuk menuntaskan polemik anti kritik nan terjadi di tubuh Polri.

"Tentunya kudu dilakukan penyelidikan. Atas perintah siapa personel Direktorat Siber Polda Jateng melakukan intervensi sampai mengejar ke Banyuwangi. Tentunya mereka tak bertindak tanpa ada perintah atasan," tutur Bambang.

Bambang menekankan pentingnya konsistensi Kapolri dalam menjalankan patokan internal Polri, seperti Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat). Pemeriksaan Kapolda dinilai krusial sebagai pertanggungjawaban atas perilaku anggotanya dan sebagai peringatan agar Direktorat Siber tidak digunakan untuk intimidasi.

"Selain sebagai pertanggungjawaban pada perilaku anggotanya, sekaligus warning bahwa tujuan pembentukan Direktorat Siber bukan sebagai perangkat untuk mengintimidasi masyarakat. Tetapi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber," sambung Bambang.

Divisi Propam Polri sendiri diketahui telah memeriksa enam personil Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengenai dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani.

"Kami bakal terus mendalami dugaan intimidasi nan dilakukan oleh oknum personil Polri terhadap personel Band Sukatani. Saat ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada enam personel nan dimintai keterangan," tulis akun X Divpropam Polri.

Propam juga menegaskan komitmen Polri dalam menjamin keselamatan personel Band Sukatani dan memberikan pengamanan pada konser mereka di Tegal. Polri menekankan komitmennya terhadap kritik nan membangun dan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

"Polri selalu terbuka terhadap kritik nan membangun dan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mari bersama-sama ciptakan ruang ekspresi nan positif dan kondusif," tutup keterangan Divisi Propam Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membujuk Band Sukatani untuk menjadi duta Polri. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan lembaga dan mencegah perilaku menyimpang personel.

"Nanti jika Band Sukatani berkenan bakal kami jadikan Juri alias Band Duta, untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap lembaga dan juga konsep pertimbangan secara berkepanjangan terhadap perilaku oknum Polri nan tetap menyimpang," ujar Listyo.

Listyo menegaskan komitmen Polri nan tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran dan masukan. Ia menekankan pentingnya berbenah menjadi organisasi modern nan adaptif dan menerima koreksi.

Kapolri memastikan tidak pernah melarang alias membungkam siapa pun nan menyalurkan kewenangan kebebasan berekspresi, termasuk Band Sukatani. Bahkan, Polri telah menyelenggarakan beragam aktivitas untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapat dan ekspresi.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain lomba orasi, mural, dan Stand Up Comedy dengan tema kritik untuk Kapolri. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas ini sangat antusias.

Kapolri menyatakan bahwa lembaga Polri sangat terbuka dengan kritik lantaran perihal tersebut menjadi refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara nan lebih baik dan dicintai masyarakat. "Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi corak kecintaan masyarakat terhadap lembaga Polri," tandas Listyo.

Kasus dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani menjadi sorotan publik dan memicu obrolan tentang transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri. Permintaan pemeriksaan Kapolda Jawa Tengah menunjukkan pentingnya penegakan patokan internal dan komitmen untuk menerima kritik.

Langkah Kapolri membujuk Band Sukatani menjadi duta Polri menunjukkan upaya perbaikan gambaran dan pencegahan perilaku menyimpang. Namun, proses penyelidikan nan transparan dan tuntas tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Makanya Propam harus melakukan penyelidikan secara tuntas, bukan normatif prosedural saja nan malah juga bisa memicu dugaan melakukannya pencitraan tanpa menyentuh substansi sebenarnya. Bahkan, hanya dianggap sebagai upaya pengalihan rumor dari kasus-kasus pemerasan nan dilakukan personel kepolisian nan sampai saat ini tidak diproses pidana," kata Bambang.

Ke depan, diharapkan Polri dapat terus berbenah dan meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan nan kondusif bagi kebebasan berekspresi.