Johan Rosihan Dpr: Praktik Pengoplosan Beras Cederai Semangat Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras nan viral di media sosial melalui unggahan akun @MasBRO_back di platform X. Video nan beredar menunjukkan aktivitas nan diduga sebagai pengoplosan beras, nan berpotensi merugikan konsumen dan mencoreng upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan nan merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan nan tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengedaran pangan nasional,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2025).

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu nan bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala corak mafia pangan nan merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum nan mau mempermainkan kebijakan pangan dengan langkah nan curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Dia menegaskan, Komisi IV DPR RI mendesak abdi negara penegak norma untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak nan terlibat dalam praktik ini. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pengedaran beras di lapangan.

“Kami di Komisi IV bakal mengawal persoalan ini. Aparat kudu segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum nan mencoba mengambil untung dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak mau masyarakat menjadi korban dari permainan nilai dan kualitas pangan nan tidak bertanggung jawab,” tambahnya.