Dpr Desak Bph Migas Dan Ditjen Migas Bertanggung Jawab Soal Mafia Solar Subsidi

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk memberikan pertanggungjawaban terbuka mengenai maraknya praktik mafia solar bersubsidi di beragam daerah. Salah satu kasus terbaru nan menjadi sorotan adalah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Bambang menyoroti kasus mafia solar bersubsidi tersebut, apalagi Komisi XII baru saja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, rombongan personil DPR juga menerima beragam keluhan langsung dari masyarakat dan pelaku upaya mini mengenai pengedaran solar subsidi nan kerap tidak tepat sasaran.

"Kami memandang praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat mini dikorbankan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

Menurutnya, praktik mafia solar subsidi telah menyebabkan potensi kerugian negara mencapai triliunan. Ia menilai lemahnya pengawasan pengedaran dari hulu ke hilir menjadi celah subur bagi mafia untuk bermain.

Bambang menegaskan bahwa BPH Migas dan Ditjen Migas tidak boleh tinggal diam, apalagi takut menghadapi tekanan politik alias oknum nan membekingi para pelaku.

"Kalau ada tekanan alias bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," tegasnya.

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengusut tuntas jaringan mafia solar subsidi ini. Ia juga menyerukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi, reformasi tata kelola subsidi energi, dan digitalisasi pengawasan nan lebih kuat.

"Kami juga bakal mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap ketua BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengusulkan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi XII, tidak bakal tinggal tak bersuara menyaksikan subsidi nan semestinya dinikmati masyarakat mini justru dirampas oleh segelintir oknum.

"Ini soal keberpihakan. Negara kudu berpihak pada nan lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya," pungkas Bambang.

(tor/azh)