ARTICLE AD BOX
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah nan berasosiasi dalam aktivitas retret alias pembekalan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
"Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu," kata Bima di Magelang, Minggu (23/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia membujuk para wartawan untuk mengikuti perkembangan nan terjadi.
"Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya nan pasti bakal banyak perihal menarik," kata dia.
Bima menyampaikan sesi materi nan disampaikan menteri mulai Minggu malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala wilayah nan tidak datang kehilangan sesi Lemhannas.
"Tetapi kita berambisi nan bakal berasosiasi ini bakal banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri mengenai nan bakal menyampaikan tentang poin-poin Astacita," katanya.
Ketika ditanya apakah mereka bakal berasosiasi hari Senin 24 Februari, Bima meminta media untuk menunggu kepastiannya.
"Teman-teman lihat saja nanti. Ada kemauan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya nan belum berasosiasi 47 orang," kata dia.
Bekali Kepala Daerah di Retret Magelang, Gubernur Lemhannas Bicara Geopolitik
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memberikan pembekalan kepada kepala wilayah nan tengah menjalani retret di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dengan rumor geopolitik.
"Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia tentang geopolitik ini sangat krusial untuk dapat kami jelaskan kepada kepala daerah," kata Ace usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah pada retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Februari 2025
Ia menuturkan, tujuan retret adalah mau mencetak pemimpin-pemimpin wilayah nan berbudi pekerti negarawan. Oleh lantaran itu, pembelajaran alias mata pelajaran tentang empat konsensus kebangsaan undang-undang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika juga diberikan.
Selain itu, kata dia, kepala wilayah juga diberikan pembekalan tentang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional. Diharapkan proses pembelajaran ini mengingatkan kembali tentang tujuan pembangunan nasional.
"Kita kudu kembali kepada visi negara kita sebagaimana termasuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah gimana kita melindungi negara Indonesia berdasarkan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban bumi ini kudu menjadi orientasi dari para kepala daerah," katanya.