Wali Kota Jakarta Barat Dukung Universal Coverage Program Jamsostek

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol membahas strategi ekspansi cakupan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.(BPJS Ketenagakerjaan)

WALI Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menerima audiensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Grogol. Pertemuan ini bermaksud membahas strategi dalam memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Barat.

Audiensi berjalan di Ruang Tamu Kantor Wali Kota Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, beserta timnya. Selain itu, turut datang Asisten Ekonomi dan Pembangunan Imron Syahrin, Kepala Bagian Perekonomian Febbiandri Suharto, serta Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah kota dalam mendukung program perlindungan agunan sosial bagi pekerja, terutama mereka nan bukan penerima upah. “Pemkot Jakarta Barat siap bekerja-sama dalam memastikan semakin banyak pekerja nan mendapatkan kewenangan dan perlindungan nan layak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Uus menegaskan Pemkot Jakarta Barat berkomitmen untuk memperkuat sinergi guna mendukung penerapan Permendagri No.15 Tahun 2025 tentang Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia berambisi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memastikan seluruh pekerja di Jakarta Barat mendapatkan perlindungan nan optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, mengungkapkan bahwa tetap banyak pekerja bukan penerima bayaran nan belum mendapatkan perlindungan agunan sosial. Oleh lantaran itu, pihaknya meminta support dari Pemkot Jakarta Barat untuk memperluas cakupan program tersebut.

”Kami berambisi support dari Bapak Wali Kota agar program perlindungan bagi pekerja bukan penerima bayaran dapat melangkah lebih optimal. Dengan kerjasama nan kuat, kami mau memastikan semakin banyak pekerja dari beragam sektor, baik penerima upah, bukan penerima upah, maupun pekerja di bagian jasa konstruksi, dapat terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujar Multanti. (RO/Z-2)