Update: Sudah Ada 18 Perkara Pilkada Yang Diperintahkan Mk Untuk Pemungutan Suara Ulang

2 minggu yang lalu

ARTICLE AD BOX

Sudah Ada 18 Perkara Pilkada nan Diperintahkan MK untuk Pemungutan Suara Ulang

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali memutuskan tujuh perkara hasil pemilihan umum kepala wilayah (PHPU-Kada) dilakukan pemungutan bunyi ulang pada sidang sesi kedua, Senin (24/2) malam, Sebelumnya, ada 11 perkara nan diputus untuk dilakukan PSU.

Hari ini, MK membacakan putusan 40 perkara PHPU-Kada Tahun 2024 di Gedung MK, Jakarta. Sampai dengan pukul 20.00 WIB pada sidang sesi dua pengucapan putusan, ada 11 dari 20 perkara PHPU-Kada telah dibacakan. Dari 11 perkara tersebut, sebanyak 7 perkara dikabulkan dan 4 perkara ditolak MK.

PSU dilakukan dengan waktu nan berbeda lantaran Mahkamah telah mempertimbangkan beragam faktor, salah satunya ruang lingkup wilayah dan tingkatan wilayah

“Sebanyak 7 perkara dikabulkan terdiri dari Kabupaten Serang, kabupaten Pesawaran, kabupaten kutai Kartanegara, kota Sabang, kabupaten Kepulauan Talaud, kabupaten Banggai dan Kabupaten Gorontalo Utara,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK), Pan Mohamad Faiz pada Senin (24/2).

MK juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 perkara Pilkada di atas. Sementara itu, 4 perkara nan ditolak MK terdiri dari Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Lamandau.

Hingga buletin ini ditulis, ada 18 perkara nan diperintahkan untuk pemungutan bunyi ulang dengan jumlah TPS nan berbeda-beda

Cawe-cawe menteri

MK melalui putusannya menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas terbukti melanggar pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang. Hal itu disebabkan adanya cawe-cawe Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).

Atas dasar itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan bunyi (TPS) di Kabupaten Serang dengan waktu paling lama 60 hari.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan bunyi hasil pemungutan bunyi ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam putusannya.

Lain halnya dengan Pilkada Kota Sabang, MK menyatakan bahwa KPU setempat telah terbukti melakukan pelanggaran, sehingga diperintahkan untuk dilakukannya PSU di TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.

Sementara itu, perintah PSU juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, perihal itu disebabkan asanya kasus tafsir periode masa kedudukan seseorang menjadi kepala wilayah nan melibatkan calon nomor urut 1 Edi Damansyah. Pada putusannya, MK mendiskualifikasi Edi lantaran telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara selama dua periode.

Dalam pertimbangannya, pengadil konstitusi Guntur Hamzah mengatakan periode pertama Edi Damansyah terhitung sejak 9 April 2018 sampai 25 Februari 2021, ialah selama 2 tahun 10 bulan. Sedangkan, untuk periode kedua dijalani secara penuh sejak 26 Februari 2021 sampai dilantiknya bupati hasil Pilkada 2024.

Selanjutnya, KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) berasas daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan nan sama sama pada 27 november 2024.

MK dalam putusannya juga memerintahkan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dilakukan PSU pada Kecamatan Essang. PSU tersebut dijatuhkan lantaran ditemukan praktik politik duit oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan.

“PSU kudu dilaksanakan selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan. Hasil PSU nantinya mesti digabungkan dengan perolehan bunyi nan tidak dibatalkan oleh Mahkamah untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” jelas Suhartoyo.

Kasus piagam palsu

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan PSU pada Pilkada Pesawaran, perihal itu disebabkan adanya kasus piagam tiruan sederajat SMA milik Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra.

“Nama Aries Sandi tidak ditemukan sebagai peserta ujian peserta persamaan. Mahkamah menilai Aries Sandi menyelsaikan SMA tidak dapat di buktikan. Pengakuan pihak mengenai bahwa Aries Sandi putra melanjutkan ke SMA di Jakarta tidak dapat dibuktikan,” kata Suhartoyo.

Kasus piagam tiruan juga terjadi pada calon wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3, Roni Imran nan tidak mempunyai Ijazah SMA. Atas dasar kasus tersebut MK mendiskualifiasi dan memerintahakan PSU.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar PSU pada Pilkada Kabuapten Banggai paling lambat 45 hari. Putusan itu dijatuhkan lantaran terbukti adanya pelanggaran mengenai dugaan penggunaan program beranggaran Rp5 miliar per kecamatan nan dilaksanakan menjelang hari pemilihan umum.

Daftar 18 Perkara nan Diminta untuk Pemungutan Suara Ulang