Supir Truk Sering Kena Teror Pungli, Begini Respons Kemenhub

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menggunakan sistem teknologi untuk pendataan pikulan barang, di mana perihal ini bakal dilakukan melalui sistem elektronik untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportas Jalan Kemenhub Yusuf Nugroho menjelaskan sudah ada sistem elektronik mengenai pendataan pikulan peralatan ialah melalui Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUE). Namun, pihaknya bakal lebih mengoptimalkan perangkat tersebut demi memberantas pungli.

"Sebenarnya kami sudah mempunyai perangkat elektroniknya ialah BLUE, nan diharapkan bisa terintegrasi dan menemukan pelanggaran. Rencana, dengan sistem tersebut, juga berakibat terhadap menekan potensi adanya rumor pungli," kata Yusuf dalam paparannya pada Forum Kramat berjudul 'Zero ODOL Policy' nan digelar di PBNU Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Yusuf juga berambisi dengan optimasi perangkat elektronik tersebut, nantinya dalam pendataan tidak ada lagi kontak antar pihak, sehingga pemberian hukuman tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan sistem.

"Itu nan menjadi salah satu utamanya juga, sehingga tidak terjadi lagi kontak person to person," tambahnya.

Tak hanya itu, sistem tersebut nantinya juga dapat mendeteksi pemilik truk nan bermasalah dan tentunya dapat bertanggung jawab saat pengemudi nan mengangkut peralatan melanggar penerapan zero ODOL.

"Ke depan keakuratannya bakal lebih baik dan tidak berasas subjektif dari seseorang, sehingga pemberian sanksinya pun juga tepat sasaran, begitu juga dapat menyasar ke pemilik kendaraan,"

Sebelumnya, praktik pungli termasuk pemalakan kerap dialami oleh para supir truk. Hal itu diungkapkan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata nan juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Djoko mengutip pengakuan pengemudi truk nan datang dalam obrolan berbareng Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang nan digelar beberapa waktu lampau di instansi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pengakuan pengemudi truk, pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, supir truk bawa besar kudu bayar pungli Rp 200 ribu. Jika rehat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan ke Direksi, tetapi sampai sekarang tetap ada pungli," kata Djoko, dikutip Kamis (3/7/2025).

"Komunitas pengemudi truk menyampaikan jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR dan di rest area dipungli sama Satpam rest area . Pengakuan pengusaha pikulan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju penyimpanan nan masuk portal kudu bayar Rp100 ribu dengan stempel RT setempat. Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), kudu menyisihkan paling tidak Rp 175 ribu melewati 5 - 6 titik pungutan liar," bebernya.

Hal ini, imbuh dia, mengonfirmasi jika pemilik peralatan dan pengusaha juga menjadi korban praktik pungli nan jumlahnya lebih besar.

"Bedanya, pemilik peralatan tertutup , pengusaha pikulan separuh terbuka , pengemudi buka-bukaan . Diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia. Punglinya dilakukan mulai nan berbaju seragam hingga tidak memakai baju," tukasnya.

"Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand," sebut Djoko.

Karena itu, lanjut dia, pemberantasan praktik pungli di sektor pikulan logistik Indonesia kudu dimasukkan berbarengan dengan program Zero ODOL (over dimension over loading/ kendaraan bermuatan berlebihan dan melampaui dimensi) nan sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pemerintah menargetkan, Indonesia bisa Zero ODOL pada tahun 2026 nanti.

"Data dari Asosiasi Pengusaha, dalam setahun truk dengan ritase nan padat, rata-rata menghabiskan Rp120-150 juta untuk pungli. Kalau dirata-rata sebulan bisa Rp10-12 juta. Dari angkut sampai bongkar semua ada punglinya," ungkapnya.

"Pemerintah hanya mikir memberantas ODOL, tapi nggak pernah mikir gimana memberantas punglinya. Makin tinggi biaya logistik lantaran 20-30% lenyap buat pungli," tukas Djoko.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pungli & Minta Jatah Proyek di RI Ternyata Subur sejak Zaman Kerajaan