Penguatan Tata Kelola Wajib Dilakukan Agar Danantara Tak Disalahgunakan

Ilustrasi(Antara)

Penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) eksternal dan internal nan baik diperlukan pada perusahaan BUMN nan berada di bawah kelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Itu wajib dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan pelat merah di kemudian hari.

"Membangun GCG terbaik adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem berupaya nan sangat jelek dan menghindari perilaku abusive tersebut. Mekanisme GCG eksternal dan internal kudu dimaksimalkan," ujar ahli ekonomi dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melalui keterangannya, Senin (24/2). 

Dia menilai perihal itu banget krusial lantaran korupsi dan politisasi perusahaan BUMN tetap marak terjadi. Peluang itu kian terbuka pada perusahaan BUMN nan berada di bawah kelolaan Danantara. 

Karenanya, sistem eksternal dibangun dengan mengedepankan transparansi termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan izin dan pengambilan keputusan strategis. "Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi. Para tikus suka kegelapan maka ciptakan terang," tutur Wijayanto.

Sementara sistem internal dibangun dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, komite audit dan internal audit. Orang-orang nan menduduki kedudukan itu sepatutnya diisi dengan sosok-sosok profesional, berintegritas, dan non-politis.

Sistem Merit juga wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan organisasi. "Manfaatkan Indonesia nan luas nan penuh dengan sosok kredibel, profesional, dan berintegritas, sebagai sumber kader, jika perlu, rekrut expat terbaik untuk ikut memajukan Danantara/BUMN. Koncoisme dan nepotisme, apalagi timses-isme haram diterapkan," kata Wijayanto. 

"BUMN-BUMN adalah telur-telur emas nan kepadanya masa depan rakyat digantungkan. Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan telur tersebut dalam satu keranjang berjulukan Danantara. Keranjang ini perlu kita jaga bersama, jika dia jebol dan tumpah maka jebol dan tumpah pula nasib 287 juta rakyat Indonesia," tambahnya. (Mir)