Pekan Rapat Anggaran, Komisi Iii Dpr Belum Bahas Lagi Rkuhap

Jakarta -

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan rapat kerja (raker) berbareng pemerintah untuk membahas revisi KUHAP tidak digelar pekan ini. Alasannya, lantaran Komisi III DPR saat ini konsentrasi membahas anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026.

"Hari ini belum dilaksanakan raker dengan Menkum, Mensesneg, mengenai RUU KUHAP lantaran kami konsentrasi telaah anggaran dulu minggu ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Dia mengatakan pekan ini Komisi III DPR mengadakan rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. Raker mengenai anggaran itu dimulai hari ini.

"Minggu ini kami rapat pembahasan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga dan rencana kerja pemerintah kementerian dan lembaga 2026. Untuk ini nan datang Polri dan Kejaksaan," katanya.

Selain itu, kata Habiburokhman, beberapa organisasi juga tetap ada nan menjadwalkan untuk obrolan dengan DPR. Dia mengatakan DPR terbuka dengan aspirasi masyarakat mengenai RUU ini.

"Selain itu ada beberapa organisasi nan mau memberikan aspirasi dan minta dijadwalkan RDPU (rapat dengar pendapat umum)," ungkapnya.

Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR bakal menggelar raker revisi KUHAP pada 7 Juli 2025. Komisi III DPR menegaskan rapat revisi KUHAP digelar terbuka.

Mulanya, Habiburokhman mengatakan pihaknya bakal melakukan kunjungan kerja (kunker) terlebih dulu ke sejumlah daerah. Tujuan kunjungan kerja itu untuk menyerap aspirasi mengenai revisi KUHAP.

Kemudian, Habiburokhman mengatakan rapat kerja perdana pun bakal dimulai pada 7 Juli 2025. Rencananya, rapat itu digelar berbareng Menhum Supratman Andi Agtas dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Rencananya tanggal 7 Juli kick off rapat kerja dengan Menhum dan Mensesneg selaku wakil pemerintah," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (26/6).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan DPR telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) RUU KUHAP dari pemerintah. Dasco memastikan RUU KUHAP bakal dibahas oleh Komisi III DPR.

"DIM-nya sudah kita terima," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).

(zap/gbr)