Mk Perintahkan Psu Pada Dua Tps Di Pilkada Barito Utara

Sidang sengketa pilkada di MK(Devi Harahap/MI.)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya memerintahkan pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024 pada dua tempat pemungutan bunyi (TPS) di wilayah tersebut. Keputusan itu disampaikan MK pada pembacaan putusan perselisihan hasil Pilkada (PHP-Kada) Kabupaten Barito Utara di Gedung MK Jakarta, Senin (24/2). 

Adapun dua TPS nan diperintahkan MK untuk diselenggarakan PSU itu adalah di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken di Kecamatan Teweh Baru. 

“Memerintahkan termohon untuk melakukan PSU di TPS 01 dan TPS 04 dengan mengikutsertakan pemilih nan tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pemindahan dan daftar pemilih tambahan nan sama dengan pemungutan bunyi dengan tanggal 17 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan aquo diucapkan,” jelas Ketua MK Suhartoyo. 

Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dimohonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Sebagai Pihak Terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1, Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

“Dan selanjutnya hasil pemungutan bunyi ulang tersebut digabungkan dengan perolehan bunyi nan tidak dibatalkan oleh MK dalam putusan aquo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan bunyi hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada MK,” kata Suhartoyo.

Selain itu, MK memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan melakukan. Koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Barito Utara. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. 

Perkara ini sebelumnya pertama kali disidangkan secara perdana pada Senin (13/1), di mana pemohon telah mendalilkan soal pelanggaran-pelanggaran mengenai dengan banyaknya pemilih nan kehilangan kewenangan pilihnya lantaran tidak membawa KTP dan TPS tutup sebelum waktunya.

Selain itu, persoalan lain nan didalilkan pemohon mengenai adanya penggunaan kewenangan pilih lebih dari satu kali. Hal itu menurut pemohon bermulai dari adanya sisa surat bunyi kepada masing-masing saksi, di antaranya di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei.

Dengan dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 nan ditetapkan oleh KPU Barito Utara.

Dengan dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 nan ditetapkan oleh KPU Barito Utara.

Kemudian Pemohon juga meminta agar Majelis memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan bunyi ulang di empat TPS: TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Taweh Baru, TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei, TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah. (H-4)