Menteri Hukum Bantah Intervensi Kehakiman Oleh Presiden Prabowo Subianto

Yusril menyampaikan Prabowo telah menandatangani patokan nan mewajibkan para pengusaha menyimpan untung usahanya di dalam negeri. Kebijakan ini dibuat agar untung tersebut tak lari ke luar negeri dan melindungi kepentingan masyarakat.

"Misalnya membangun kelapa sawit mungkin tanpa modal ya, dapat izin prinsip dari bupati alias gubernur 100 ribu hektare, terus apa namanya minta angsuran ke bank pemerintah dikasih angsuran terus minta izin menebang hutan, kayunya dijual sudah dapat kredit, dimakam, satu pun kelapa sawit ditanam sudah untung duluan di depan," tuturnya.

"Tapi ketika kemudian untung kelapa sawitnya uangnya disimpan di luar negeri, sekarang pemerintah menekaskan 3 bulan duit itu kudu disimpan di dalam negeri," sambung Yusril.

Menurut dia, Prabowo meyakini keputusannya tersebut merupakan langkah nan benar. Untuk itu, kata Yusril, Prabowo meminta agar para pengadil dapat membackup keputusan nan diambilnya tersebut.

"Pak Presiden ini mengambil satu keputusan dan dibackup oleh dasar norma nan kuat dan betul dan lantaran itu, ya beliau mengatakan, ya minta juga ada kerjasama dari Mahkamah Agung untuk ya membackup langkah-langkah nan betul ini," pungkas Yusril.