Menko Bg Usul Tambahan Anggaran Rp 728,8 M Di 2026, Ini Rinciannya

Jakarta -

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya bakal digunakan untuk membangun command center.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja berbareng Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Budi mengatakan awalnya pagu sugestif Kemenko Polkam pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 126,5 miliar.

"Pagu sugestif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat nomor ini belum mencakup shopping untuk melaksanakan tugas koordinasi nan menjadi inti dari mandat Kemenko," kata Budi.

"Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," sambungnya.

Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi penyelenggaraan kebijakan. Padahal, kata dia, kegunaan tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan kesiapan anggaran, kami mengusulkan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," ujarnya.

Usulan tambahan anggaran itu mencakup program koordinasi penyelenggaraan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Rinciannya adalah koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp 23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan info Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 20 miliar, Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.

Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk program support manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.

"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jejeran bukan sekadar prasarana bentuk semata, tapi juga senter pengelolaan info dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," jelasnya.

"Urgensinya semakin tinggi, mengingat tantangan nan didahapi berkarakter kompleks dan segera bumi sigap berubah, simultan, mulai dari eskalasi bentrok sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban, dan keamanan dan tekanan geopolitik regional dan internasional," imbuh dia.

(amw/gbr)