Kpk Tak Respons, Kubu Hasto Ajukan Kembali Penangguhan Penahanan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto(MI/Susanto)

PIHAK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta penangguhan penahanan. Namun itu tak kunjung direspons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto bakal mengusulkan ulang penangguhan penahanan.

“Akan diajukan lagi,” kata Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 24 Februari 2025.

Maqdir enggan memerinci waktu pasti pengajuan penangguhan penahanan ulang. Saat ini, Hasto tetap dalam masa penahanan 20 hari pertama.

Lebih lanjut, Maqdir tidak mau mengomentari rumor soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datangi KPK jika Hasto ditahan. Menurut dia, tugasnya hanya proses norma Hasto di Lembaga Antirasuah.

“Jangan tanya saya urusan beliau (Megawati), terlalu jauh urusannya dengan saya,” ucap Maqdir.

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025. Upaya paksa itu bertindak selama 20 hari pertama dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya biaya Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

“Kusnadi menitipkan duit nan dibungkus sampulsurat warna cokelat, nan dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, duit dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW personil DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan duit operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, nan Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah nan juga mengurusi suap proses PAW Harun ini. (H-4)