Konflik Pdip Dan Pemerintah Perburuk Relasi Pusat Dan Daerah

Ilustrasi(Antara)

PENGAMAT politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman, menilai krisis politik antara Pemerintah Pusat dan PDI Perjuangan (PDIP) akan berakibat pada relasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai beragam komponen kudu mewaspadai pengaruh domino dari krisis tersebut nan mulai terasa sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK. 

“Keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi nan menyeret elite politik nasional susah dipisahkan dari pro dan kontra. Apalagi jika bukan dilakukan lantaran tangkap tangan,” kata Wahid dalam keterangannya, Senin (24/2).

Wahid menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemicu utama lantaran Hasto sebagai Sekjen tidak sekadar menjadi marwah partai setelah Ketua Umum, tapi juga mempunyai hubungan psikologis nan kuat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, tak heran jika akibat dari penahanan tersebut bakal mengakibatkan krisis nan membikin hubungan pemerintah wilayah dan pusat tegang. Terlebih lagi, ada 55 kepala daerah dan wakil kepala wilayah nan berasal dari PDIP. 

Selain itu, Wahid menilai bahwa pada saat ini, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan pendisiplinan perencanaan pembangunan dan program pemerintah. Menurutnya, perihal tersebut berpotensi tidak melangkah maksimal lantaran adanya krisis politik nan dapat mengganggu relasi pemerintah wilayah dan pusat.

“Krisis juga berpotensi mengganggu dinamika relasi pusat-daerah, khususnya bagi wilayah nan tetap mempunyai ketergantungan kuat fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio ketergantungan keuangan),” kata pengajar di departemen Ilmu politik dan pemerintahan itu.

“Bagaimanapun ada variabel politik nan berpengaruh kuat terhadap pengedaran program pemerintah pusat di daerah,” sambungnya. 

Lebih lanjut, Wahid menekankan bahwa saat ini perlu ada figur dan rencana unik untuk bisa menjembatani dan mengantisipasi daya rusak dari krisis politik nan terjadi. Menurutnya, perbaikan dinamika hubungan antara Prabowo dan Megawati bakal menjadikan angan untuk bisa mengakhiri krisis.

“Jika tidak segera dimitigasi, berpotensi mengakibatkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hubungan nan baik antara Bu Mega dan Presiden Prabowo menjadi salah satu variabel angan berakhirnya krisis ini,” pungkasnya. (E-3)