Komdigi Dorong Asn Komunikasi Publik Daerah Lebih Responsif Tangani Isu Publik Di Era Digital

Ilustrasi(Dok Komdigi)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi)  melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Kamis (3/7). Kegiatan ini diikuti perwakilan ASN dari Dinas Kominfo beragam daerah, dengan tujuan memperkuat kapabilitas aparatur dalam menyusun strategi komunikasi berbasis rumor publik nan responsif terhadap dinamika opini masyarakat di era digital.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Komunikasi Publik, Kemenkomdigi, Marroli Jeni Indarto, menegaskan pentingnya peran komunikasi publik sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

“Komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi. ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang perbincangan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Marroli dalam keterangan nan diterima hari ini.

Ia juga menyoroti petunjuk Permenkominfo No. 4 Tahun 2024, nan menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Marroli menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan rumor dan kecakapan dalam mengemas pesan.

Salah satu rumor strategis nan dibahas secara mendalam adalah penerapan PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, alias nan dikenal sebagai PP Tunas.

“PP Tunas bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital nan kondusif bagi anak-anak Indonesia. ASN komunikasi publik kudu menjadi pemasok perubahan, membungkus izin ini dalam narasi nan empati dan membumi,” tegas Marroli.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Gede Permana, turut menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62 dari dimensi input, dengan parameter kesiapan nan sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber mahir di bagian komunikasi strategis dan kajian media sosial. Direktur Utama PT Digivla Indonesia, Reza A. Maulana, menyampaikan pentingnya menjadikan info dan bunyi publik sebagai fondasi strategi komunikasi pemerintah. Dalam paparannya, Reza menegaskan bahwa komunikasi publik tidak boleh melangkah tanpa arah, melainkan kudu didukung oleh kajian media sosial nan real time dan terukur.

“Informasi negatif menyebar 80% lebih sigap daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. Di sinilah pentingnya ASN memahami langkah kerja algoritma dan sentimen publik,” jelas Reza. 

Sementara itu, Hifni Alifahmi, Strategic Communication Expert dari Reputasia, memaparkan tentang perencanaan strategi komunikasi berbasis rumor dengan pendekatan sistematis. Ia memperkenalkan beragam model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, nan lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di beragam negara.

Menurut Hifni, strategi komunikasi nan efektif dimulai dari pemahaman nan kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi. “Komunikasi publik hari ini kudu holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan akibat sosial nyata. Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar nan aktif dari masyarakat,” terang Hifni.

Bimtek ini juga menghadirkan sesi simulasi dan praktik langsung mengenai penyusunan rencana kajian media sosial serta perancangan strategi komunikasi berbasis data. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk memahami langkah rumor publik di media sosial bisa direspons sigap dan dikemas menjadi narasi strategis pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi ASN komunikasi publik di wilayah agar lebih adaptif, analitis, dan kolaboratif dalam menyusun strategi komunikasi, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif nan berkembang sigap di ruang digital. Bimtek juga menjadi momentum memperkuat jejaring antar lembaga dan wilayah guna menciptakan narasi tunggal dan berkoordinasi. (H-2)