Kemensos Dukung Program Dewan Ekonomi Nasional Soal Digitalisasi Bansos

Jakarta -

Kementerian Sosial RI mendukung penuh program digitalisasi bansos nan dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Program itu dinilai mewujudkan akurasi, transparansi, efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap support sosial.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan penyaluran bansos selama ini kerap menghadapi kendala. Salah satunya, ialah mengenai info penerima bansos sehingga menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran.

"Kita berambisi digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran)," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

Hal ini disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure pada Program Perlindungan Sosial di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (4/7). Menurut Agus, Kemensos berambisi dengan adanya digitalisasi ini ke depan, bantuan-bantuan sosial itu betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh family penerima manfaat.

Saat ini, Kemensos sedang mendistribusikan bansos triwulan II 2025 dan penebalan bansos untuk 18,3 juta family penerima manfaat. Pendistribusian tersebut menggunakan info transisi nan sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025," urai Agus.

Dia menjelaskan hingga kini, Kemensos dan BPS terus berkoordinasi untuk memutakhirkan DTSEN secara berkala. Sebab, tetap terdapat inclusion error alias kesalahan dalam info di mana seseorang nan semestinya tidak termasuk sebagai penerima faedah justru terdaftar dan menerima bansos.

"Kita melakukan ground check agar DTSEN dengan penerima faedah itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama tiga bulan sekali bekerjasama dengan BPS," jelas Agus.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi support Kemensos terhadap program digitalisasi bansos. Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengenai nan terlibat pada penyusunan rencana digitalisasi ini agar saling mendukung dan kompak.

Terutama dalam perihal berbagi info maupun informasi. Menurut Luhut, semua pihak kudu saling mendukung.

"Saya minta kunci jika itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada halangan nan tidak bisa diselesaikan," tegas Luhut.

Luhut meyakini program digitalisasi bansos ini hanya bakal sukses jika seluruh pihak bekerjasama dengan baik. Luhut menyebut dirinya sangat percaya diri mengingat kemajuan teknologi cukup pesat beberapa tahun terakhir.

"Dan bangsa ini adalah bangsa hebat. Kita kompak saja," kata Luhut.

"Kompak, saling menunjukkan dan mau juga diberitahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang jika kita pemimpin, kita paling tahu semua," sambungnya.

Luhut menambahkan pemimpin tidak bisa melakukan perihal seperti itu. Sebelumnya, DEN mencanangkan rencana pengembangan prasarana digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Digitalisasi ini dinilai krusial untuk memperoleh info nan jeli sehingga support sosial (bansos) nan disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Adapun pendekatan digitalisasi tersebut nantinya mengangkat digital public infrastructure (DPI) untuk program Perlinsos.

Dalam DPI bakal berisi tiga tampilan, ialah identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan info exchange. Rancangan digitalisasi ini tetap dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS serta beberapa lembaga terkait.

Rencananya, pilot project prasarana digital publik ini bakal diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

(anl/ega)