Jelang Ramadan, Waspadai Penimbunan Bahan Pokok

Warga antre membeli minyak goreng saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (14/2/2025)(ANTARA/YUSUF NUGROHO )

ANALIS kebijakan pangan Syaiful Bahari mewanti-wanti adanya oknum bandel nan menimbun pangan bahan pokok (bapok) menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pihak nan tidak bertanggung jawab bakal dengan sengaja menumpuk peralatan untuk mencari untung dengan meningkatkan nilai bapok.

"Memang ada pelaku upaya nan dengan sengaja menimbun peralatan untuk mencari untung sebesar-besarnya. Ini nan mesti diperhatikan," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (24/2).

Ia mencontohkan kelangkaan MinyaKita di pasaran bukan lantaran stok kebutuhan pokok tersebut menipis. Melainkan diduga ada keterlibatan oknum nan menimbun Minyakita dan membikin nilai peralatan itu terkerek naik. 

"Sebenarnya peralatan itu suplainya cukup dan tidak ada gangguan produksi maupun distribusi. Tetapi, kenapa Minyakkita nilai satuan tertinggi sampai dinaikkan? Ini nan perlu dikaji," tegasnya. 

Sementara, Syaiful berpandangan banyak parameter nan menyebabkan tingginya nilai beras di pasaran. Utamanya lantaran ada permintaan dan suplai nan tidak berimbang. Sebagian besar penggilingan padi mini menengah dikatakan tidak bisa memproduksi beras dengan nilai nan wajar. Ini lantaran nilai satuan tertinggi (HET) beras di masyarakat dibatasi di tengah kenaikan nilai gabah. Pemerintah sendiri telah menetapkan nilai gabah menjadi Rp6.500 per kilogram (kg), naik dari sebelumnya Rp6.000 per kg.  

"Mereka kudu membeli gabah dengan nilai Rp6.500 per kg. Tetapi, di sisi lain HET beras medium jutru dibatasi. Ini nan membikin industri penggilingan padi tertekan," jelasnya.

Terkait langkah pemerintah nan melakukan operasi pasar pangan murah jelang Ramadan, dinilai tidak cukup efektif membantu masyarakat. Hal tersebut lantaran berkarakter sementara. Menurut Syaiful, ada gap antara permintaan dan produksi bahan pangan alias pokok selama ini. 

"Lalu, rantai logistik nan tidak efisien, dan halangan izin sendiri mengenai pangan impor," terangnya. 

Ia menegaskan operasi pasar pangan murah bukan strategi utama dalam mengatasi perubahan pangan. Perlu ada langkah-langkah komprehensif seperti optimasi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke daerah-daerah dengan nilai tinggi, lampau memfasilitasi pengedaran pangan dari wilayah surplus ke defisit, dan lainnya. (H-2)