Jadwal Pengangkatan Casn 2024 Diundur, Bkn Ungkap Alasannya

Jakarta, leopardtricks.com - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto buka-bukaan argumen di kembali kebijakan penyesuaian pengangkatan para peserta lolos seleksi CASN 2024.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa agenda pengangkatan untuk CPNS 2024 pada 1 Oktober 2025 sedangkan untuk PPPK menjadi 1 Maret 2026.

Haryomo mengatakan, kebijakan ini dilandaskan pada upaya pemerintah untuk menyeragamkan penentuan Terhitung Mulai Tanggal alias TMT CPNS dan PPPK di seluruh lembaga pemerintahan. Sebab, selama ini berbeda antar instansi.

"Kenapa kudu disesuaikan, saya mau cerita, jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun PPPK itu tidak sama antara lembaga satu dengan lembaga nan lain," ungkap Haryomo melalui akun Youtube Kementerian PANRB, dikutip Jumat (7/3/2025).

"Sehingga ada nan sudah bekerja lantaran usulan dari lembaga satu cepat, ada nan belum lantaran memang belum ditetapkan SK-nya," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Haryomo memastikan, ke depannya bakal ada tren nan lebih baik dalam proses pengangkatan para CASN, sehingga untuk tiap-tiap peserta lulus seleksi dalam satu tahun anggaran kebutuhan susunan tidak lagi berbeda-beda tanggal mulai bekerjanya.

"Nah kita tidak mau terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka nan melamar untuk susunan tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama," kata Haryomo.

"Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT nan berbeda-beda, ialah disepakati 1 Oktober 2025. Tinggal kita kelak membikin roadmapnya secara teknis gimana agar mereka nan kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat," tuturnya.

Haryomo pun mengingatkan, penyesuaian agenda seperti ini kerap dilakukan pemerintah, lantaran memang seluruh proses seleksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pemerintahan.

"Sekali lagi nan disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, Insya Allah tetap bakal diangkat, lantaran memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR," ujar Haryomo.

(arj/haa)

Next Article 3 Juta Warga RI Ikut Tes Seleksi CPNS 2024