Ditpolsatwa Polri Lantik Pengurus Pemerhati Polisi Satwa Di Hut Ke-66

Jakarta -

Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri menggelar syukuran memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-66 di Mako Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengukuhkan dan melantik pengurus Pemerhati Polisi Satwa (PPS).

Acara syukuran digelar pada Jumat (4/7/2025) di Mako Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok. Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Mulia Hasudungan Ritonga awalnya mengaku bangga dengan kehadiran Polisi Satwa saat defile pasukan di HUT Bhayangkara.

Irjen Mulia memberi pesan terhadap personel. Pertama, ialah selalu mengasah keahlian teknis dalam menangani satwa Polri agar senantiasa memberikan pelayanan nan baik.

"Yang kedua, rawat dan perlakukan satwa dengan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa satwa Polri adalah aset berharga, nan memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan maksimal. Karena keberhasilan, tugas dari rekan-rekan tidak lepas dari kondisi bentuk dan mental satwa," kata Irjen Mulia dalam sambutannya.

Ketiga, lanjut Irjen Mulia, junjung loyalitas serta integritas dalam mengembangkan setiap amanah. Karena itulah nan menjadi pondasi kekuatan ditpolsatwa dalam menjaga nama baik polri.

"Yang keempat, tingkatkan keahlian dan prestasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. Kuasai penemuan digital dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan jadilah personil nan tanggung serta responsif terhadap perubahan," tuturnya.

"Jadilah insan nan peduli terhadap masyarakat serta semangat biasa tetap bakal diberikan support mereka nan membutuhkan, dan jadilah pelindung serta pengayom nan sesungguhnya," tambahnya.

Terpisah, Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan bahwa urgensi pembentukan Pemerhati Polisi Satwa sejalan dengan tantangan nan dihadapi Ditpolsatwa dalam penanganan kejahatan terhadap satwa di lapangan.

"Kerja-kerja kami di lapangan menghadapi tantangan kompleks, mulai dari minimnya info dari masyarakat, jaringan perdagangan terlarangan satwa nan semakin canggih, hingga keterbatasan sumber daya. Oleh lantaran itu, keberadaan PPS sebagai mitra pengawasan sosial dan penyampai aspirasi publik sangat krusial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja Ditpolsatwa," ungkap Brigjen Tory.

Ia juga menambahkan bahwa PPS bakal menjadi bagian dari strategi besar dalam mewujudkan tata kelola perlindungan satwa nan kolaboratif, adaptif, dan partisipatif. Sekaligus mendukung komitmen nasional dan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati.

Sementara, Ketua Umum Pemerhati Polisi Satwa, Monica Fany Megawati menyampaikan bahwa pembentukan PPS dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terhadap kelestarian satwa liar di Indonesia. PPS bakal konsentrasi pada aktivitas pemantauan kebijakan, edukasi publik, publikasi kajian, serta menjadi pusat koordinasi bagi beragam pemangku kepentingan nan peduli terhadap rumor perlindungan satwa.

"Perburuan ilegal, perdagangan satwa dilindungi, dan rusaknya kediaman menjadi sirine serius bagi keberlangsungan satwa di Indonesia. PPS datang sebagai ruang partisipatif nan independen, untuk menjembatani kepentingan antara masyarakat, akademisi, organisasi konservasi, dan Polri dalam memperkuat tata kelola perlindungan satwa. Kami mau menjadi mitra kritis, namun konstruktif, berbasis info dan riset kebijakan," ujar Monica.

(azh/azh)