Dikeroyok Kepala Daerah Di Retret, Sri Mulyadi Ditanya Soal Efisiensi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kanan).(MI/Ardi Teristi)

PARA kepala wilayah ramai-ramai memanfaatkan kesempatan retret untuk bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal kebijakan efisiensi anggaran. Sri Mulyani datang menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Minggu (23/2). 

Sri Mulyani menjelaskan, dalam retret ini dirinya menekankan kepada kepala wilayah tentang pentingnya mengelola dan mendukung tujuan nasional, baik dari sisi ekonomi, pembuatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, hingga koordinasi antarkepala wilayah dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD. Oleh karena itu, pemerintah wilayah juga kudu berkontribusi. 

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah, Sri Mulyani mengaku mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik dari para kepala daerah, seperti formula biaya bagi hasil, proyek-proyek prasarana nan mau tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya.

“Banyak pertanyaan dari kepala wilayah tentu mengenai penyelenggaraan Inpres Nomor 1 (tahun 2025) termasuk efisiensi," terang dia.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala wilayah nan menjadi peserta retret pembekalan di Magelang sangat antusias menyimak pemaparan narasumber. Mereka juga sesekali menanyakan hal-hal nan menjadi konsentrasi utama daerahnya kepada pemateri, termasuk kepada 

“Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan wilayah dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena wilayah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan,” terang Tito.

Mendagri menyebut, kepala wilayah banyak nan menanyakan tentang efisiensi anggaran, biaya bagi hasil, pajak dan restribusi, hingga inflasi. Di samping itu, mereka juga memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah formula biaya bagi hasil dan sebagainya. 

Pihaknya bakal menerima masukan dari para kepala wilayah dan mempertimbangkan solusi nan tepat, sehingga tercipta keputusan nan dapat diterima dengan baik oleh kepala daerah.

Di lain sisi, ujar Mendagri, pihaknya juga meminta kepala wilayah untuk melakukan efisiensi belanja, utamanya mengenai shopping perangkat tulis instansi (ATK), perjalanan dinas, serta rapat-rapat seremonial. Adapun anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program-program pro rakyat.

“Misalnya di bagian pendidikan, sekolah-sekolah nan rusak, toilet-toilet nan tidak bagus MCK-nya, kemudian di bagian kesehatan, Puskesmas, kudu bagus standardisasinya. Nah, ini awasi, tolong diawasi,” terang dia.

Lebih lanjut, dia mendorong para ketua DPRD agar dapat bersama-sama menyadari pentingnya efisiensi. Adapun, kata dia, kebijakan tersebut diimplementasikan semata-mata untuk mewujudkan program nan lebih krusial dan dapat dirasakan masyarakat banyak.

Ia menambahkan, keberadaan para kepala wilayah untuk mengikuti retret merupakan tanggung jawab besar kepada rakyat. Di samping itu, aktivitas tersebut juga dapat dimanfaatkan kepala wilayah untuk membangun hubungan emosional antarkepala daerah. (AT/E-4)