Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%, Wamen Investasi Benahi Masalah Klasik Ini

Jakarta, leopardtricks.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah melakukan revisi terhadap tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Revisi patokan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi serta capaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu memaparkan ketiga patokan nan dimaksud ialah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 nan mengatur tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

Kemudian, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 secara spesifik mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Serta, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021, nan mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Pemerintahan ini mempunyai sasaran pertumbuhan ekonomi menuju kepada langkah 8%. Ini adalah nomor nan cukup ambisius, tetapi juga cukup realistis andaikan bisa dikerjakan," kata Todotua dalam aktivitas Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dikutip Jumat (4/7/2025).

Ia kemudian membandingkan, pada sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, capaian realisasi investasi hanya sekitar Rp 9.900 triliun. Sementara, pada pemerintahan saat ini untuk mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi 8%, maka dalam waktu lima tahun ke depan kudu mencapai Rp 13.000 triliun.

"Kalau dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, itu pencapaian nomor realisasi investasi di nomor kurang lebih sekitar Rp 9.900 triliun, maka dalam 5 tahun ke depan untuk kita menuju kepada nomor 8% ini, kita memerlukan nomor realisasi investasi di nomor Rp 13.000 triliun," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa untuk tahun ini sasaran investasi ditingkatkan menjadi Rp 1.900 triliun. Adapun, realisasi investasi pada triwulan pertama telah mencapai Rp 465 triliun, dan laporan awal untuk triwulan kedua juga menunjukkan hasil nan tetap aman.

"Triwulan kedua, triwulan pertama itu sekitar Rp 465 triliun realisasi investasi. Kemudian di triwulan kedua, saya sudah mulai dari hari Senin dilaporkan oleh Deputi nomor ini cukup relatif kondusif lah. Dan jika dari para deputi saya ini sampaikan, mudah-mudahan triwulan kedua kita tetap aman," ujarnya.

Meski demikian, dia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengantisipasi tantangan nan ada, khususnya pada triwulan ketiga dan keempat. Pasalnya, realisasi investasi sejatinya sangat berjuntai pada pelayanan perizinan.

Ia lantas menceritakan bahwa Indonesia sempat kehilangan potensi investasi hingga mencapai Rp 2.000 triliun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beragam persoalan klasik mulai dari aspek perizinan hingga suasana investasi nan belum kondusif.

"Kita menemukan nomor di tahun 2024, itu nomor unrealisasi investasi itu. Itu sekitar 1.500an mungkin tembus ke nomor 2.000 triliun. Unrealisasi investasi, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti kayak begini," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Kontribusi Hilirisasi ke Ekonomi RI Bisa Naik di Atas 30% pada 2030