Apbn Bakal Fasilitasi Koperasi Desa Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya (tengah) di sela Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).(Antara)

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal mendukung operasional dari Koperasi Desa Merah Putih. Keuangan negara bakal berkedudukan melalui instrunen penyaluran nan ada di dalam Transfer ke Daerah (TKD).

"Untuk program Koperasi Merah Putih ini anggaran APBN nan diberikan kepada wilayah baik itu melalui TKDD dimana ada DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik kemudian ada biaya otonomi unik untuk beberapa daerah. Kita lihat beragam kemungkinan eksisting transfer maupun apa nan bisa kita optimalkan," ujarnya dalam konvensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring pada Kamis, (24/4).

Sri Mulyani menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan dikelola oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Itu terutama pada pos APBD nan berasal dari TKD APBN.

"Jadi semua kemungkinan kombinasi dari perihal itu tentu bakal kita kaji bersama," terang Sri Mulyani. 

Pemerintah, lanjutnya, sedang melakukan koordinasi dan membahas perihal anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih. Hal pertama nan tengah dibahas adalah mengenai identifikasi anggaran untuk modal bagi koperasi tersebut. 

Koperasi Desa Merah Putih juga sedianya diperkenankan untuk menarik pinjaman dari bank golongan negara (Himbara) untuk menggunakannya sebagai modal awal dan dikembangkan dalam aktivitas usahanya.

"Atau juga kombinasi dengan transfer antara pemerintah pusat ke desa maupun antara APBD ke desa. Jadi kombinasi ini nan terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian lembaga terbaik mengenai termasuk dengan Menko (Perekonomian), Menteri Kooperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian lain terkait," kata Sri Mulyani. 

Di kesempatan nan sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan support penuh kepada Koperasi Desa Merah Putih nan digagas pemerintah. Dia juga tak menutup kemungkinan Himbara bakal didorong untuk memberikan pinjaman kepada koperasi tersebut sebagai modal awal.

"Kami menyambut dengan pendapat dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Karena harapannya tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di beragam wilayah alias di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan," terangnya. 

"Ini pada gilirannya tentu kita berambisi dapat memperkuat ekosistem nan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," tambah Mahendra. 

OJK, imbuhya, juga bakal mengawal penerapan tersebut. Otoritas bakal berupaya memastikan tata kelola dan pengelolaan akibat dapat diterapkan dengan baik oleh Himbara ketika nantinya menyalurkan pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih.

"Karena dengan begitu, maka penyaluran pembiayaan tadi bakal betul-betul dapat mencapai sasarannya. Dan tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain nan diperlukan," pungkas Mahendra. (E-4)