Anggota Dpr Tayangkan Kondisi Pendidikan Ri, Minta Ini Ke Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia nan menyedihkan pada saat rapat dengan jejeran Kementerian Keuangan.

"Saya mau bicara tentang pendidikan Bu, konsentrasi di pendidikan. Tadi saya senang sekali, lantaran tadi program nan bakal dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan dugaan dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

Menurutnya, pendidikan tertera pada dasar norma Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.

"Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ucapnya.

Mekeng memaparkan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya tetap 24,3% orang Indonesia nan tidak bisa mengenyam pendidikan.

"Saya mau sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, hanya tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%," ungkapnya.

Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika merujuk pada info tersebut, Ia tidak percaya bingkisan demografi nan digaungkan bisa kita nikmati.

"Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini info real," sebutnya.

"Jumlah anak tidak sekolah nan paling banyak ya di Jawa Barat lantaran jumlah penduduknya besar. Tapi jika prosentase saya rasa mereka kecil. nan putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini info nan saya dapatkan," paparnya.

Selain itu, melalui video nan ditayangkan menggambarkan banyak keadaan sekolah nan tidak layak. Seperti sekolah di wilayah NTT banyak nan mengalami kerusakan. Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan nan meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Tercatat, anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp547 triliun sementara anggaran pendidikan tahun 2025 Rp724,2 triliun.

"Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus. Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati?Pendidikan umum dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang nan menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi," sebutnya.

Mekeng berharap, untuk pendidikan kedinasan nan sebesar Rp104,5 triliun dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.

"Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa nan menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini nan saya sampaikan dari tadi itu pendidikan nan berkeadilan," lanjutnya.

"Jadi jika nan dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih nan dibawa-dibawa ini, agar tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.

Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Agar biaya tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah.

"Saya rasa ini nan saya mau sampaikan, jika boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bagian pendidikan. Dan itu mekanismenya, sistem APBN, agar kita bisa tahu lantaran kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah," pungkasnya.

(rob/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Sri Mulyani Telah Kucurkan Rp 7,6 T untuk Anggaran Pendidikan