Ahy Soal Indonesia Gelap: Masalah, Tantangan Akan Datang Dan Pergi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat nan juga Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menanggapi tindakan Indonesia Gelap nan belakangan disuarakan beragam pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa.

"Jadi tentu menyikapi apa nan terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik nan memang kudu segera kita carikan solusinya, maupun nan jangka panjang," katanya di kediaman jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

"Karena selalu ada urgensi hari ini, tapi juga kepentingan jangka panjang juga kudu bisa kita tata dari sekarang," sambungnya.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat bakal menjadi bagian nan tak terpisahkan dari upaya besar Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan saat ini. Menurutnya, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu bakal terus berkontribusi sebagai bagian dari solusi atas persoalan bangsa.

"Masalah, tantangan, datang dan pergi sesuai dengan ruang dan waktunya. Termasuk hari ini dan 5 tahun ke depan," ujar AHY.

Dengan posisi nan sekarang berada di pemerintahan dan banyaknya kader nan menjabat sebagai kepala daerah, AHY percaya sinergi antara Demokrat di pusat dan wilayah bakal semakin baik dan mendukung keahlian pemerintah.

"Alhamdulillah kader-kader utama Demokrat juga cukup banyak nan mendapatkan kemuliaan dalam kemenangan Pilkada 2024 nan lalu," katanya.

"Sehingga harapannya ada sinergi nan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah wilayah dan juga wakil-wakil rakyat di semua tingkatan," pungkas AHY.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar tindakan demonstrasi berjudul 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, di mana sebagai corak rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar tindakan Indonesia Gelap nan mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik lantaran mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa nan dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa tindakan Indonesia Gelap bakal berjalan selama tiga hari hingga Rabu (19/2/2025) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa nan tersebar di beragam wilayah Indonesia.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada sejumlah tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran nan dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 nan merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin (17/1/2025).

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan. Demonstrasi nan diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat itu berjalan di Jakarta serta beragam letak lainnya.

Unjuk rasa berjudul "Indonesia Gelap" ini menuntut perhatian serius terhadap beragam isu, termasuk penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan revisi sejumlah Undang-Undang penting, seperti UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.

"Aksi ini merupakan corak perlawanan terhadap beragam kebijakan pemerintah nan dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria Naufal, Koorpus BEM SI Kerakyatan, Senin (17/2/2025).

Tuntutan massa Indonesia Gelap ini salah satunya mengenai pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Menurut Satria, anggaran pendidikan nan layak adalah perihal krusial untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak.

"Pendidikan adalah kewenangan esensial setiap penduduk negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya bakal memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan pertimbangan Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba," ujarnya.

Reporter: Genantan Sapura/Merdeka.com